EVALUASI PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (STUDI KASUS TPA IKHULUNG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)

Abstract

Tempat pembuangan akhir Ikhulung berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, beroperasi sejak tahun 2012. Tempat pembuangan akhir Ikhulung di desain dengan sistem sanitary landfill, mengaju pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Stategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah KNSP-SPP, disebutkan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir ke arah sanitary landfill. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan tempat pembuangan akhir Ikhulung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan tempat pembuangan akhir yang tidak sesuai dengan sistem sanitary landfill yang telah dianjurkan dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir selutuh dunia. Masalahnya adalah pengelolaan tempat pembuangan akhir Ikhulung belum berjalan secara optimal, sampah yang masuk tempat pembuangan Ikhulung langsung di letakkan pada zona yang telah ditentikan tanpa melalui proses pengelolaan. Meskipun sudah menggunakan sistem sanitary landfill akan tetapi kenyataan dilapangan pengelolaan tempat pembuangan akhir masih menggunaakan sistem open dumping dimana sampah di timbun dan ditutup tanpa melalui proses pengelolaan sesuai dengan standar SNI 19-4324-1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif yaitu dengan menggambarkan kenyataan dilapangan dan dibandingkan dengan sitem sanitary landfill. Hasil penelitian bahwa tempat pembuangan akhir Ikhulung layak dinyatakan layak dipertimbangkan akan tetapi perlu adanya perbaikan baik dari aspek sarana prasana seperti papan nama tempat pembuangan akhir, pagar, lahan urug, operasiona perlu adanya SOP dalam pelaksaan operasional tempat pembuangan akhir, aspek kelembagaan perlu adanya pertambahan personil teknis, sumber daya manusia, dan pembagian beban kerja dan aspek pembiayaan diperlukan dana alokasi untuk pengelolaan tempat pembuangan akhir yang sesuai dengan sistem sanitary landfill. Kesimpulan perlu adanya evaluasi terhadap pengelolaan tempat pembuangan akhir pertriwulan yang dilaksankan oleh pihak pemerintah daerah maupun pengelola tempat pembuangan akhir, UPTD (Unit Pelayanan Tingkat daerah) wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Kata Kunci : Evaluasi, Tempat pembuangan akhir sampah, sanitary landfill Ikhulung landfill as the final waste disposal site was situated in Southwest Aceh Regency. The landfill had been in service since 2012 and used a sanitary landfill design according to Law No. 18/2008 on Waste Management as well as to Minister of Public Work Decree No. 21/2006 on National Policy and Strategy for Development of KNSP-SPP Waste Management System. There is a requirement for improving quality of the management of the final waste disposal using sanitary landfill system. This study aimed to evaluate the management of the Ikul Lhung Landfill, Jeumpa District, Southwest Aceh Regency to find out the impacts of the final disposal that did not meet the required criteria for the international sanitary landfill system. Problems to be found during the field observation dealt with ineffective waste disposal and poor management of the waste disposal, where the waste was disposed without initial processing. Ikhulung had applied sanitary landfill system but in practice the waste tended to be disposed on an open dumping. Such phenomenon did not meet the requirement of the SNI 19-4324-1999 on good processing of waste disposal. This study applied a qualitative research methodology with a descriptive method to illustrate the findings from the field observation dealing with the sanitary landfill system. The study resulted in as the followings: the need for improvement of facilities and infrastructures, such as location sign, fence, landfill site, and operation; the need for more technical personnel with clear job description and responsibilities; and strong financial support. The evaluation must be implemented on a quarter basis (once in three months) by municipal government, local technical unit (UPTD), and other concerned parties in the Southwest Aceh Regency. Keywords: evaluation, final waste disposal, sanitary landfill.