KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH SKALA KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS: KECAMATAN CICALENGKA)

Abstract

Fenomena masalah sampah seakan tidak ada habis-habisnya. Peristiwa TPA Bantargebang dan Leuwigajah seakan menyatakan bahwa barang yang tidak diinginkan berbalik arah minta perhatian sehingga pengelolaan persampahan akhir-akhir ini menjadi pembicaraan umum. Kelembagaan Pengelolaan prasarana perkotaan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran berbagai kegiatan, baik kegiatan itu dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Kelemahan kelembagaan pengelolaan sampah dan terbatasnya pembiayaan pengelolaan merupakan salah satu sumber munculnya permasalahan tersebut. Fenomena pengelolaan sampah sekarang ini adalah adanya dua sistem yang berbeda: satu oleh masyarakat dan satunya lagi oleh pemerintah, tetapi ternyata masih banyak masalah dalam penanganan sampah seperti: sampah berserakan di tempat umum, di selokan, di sungai, saluran irigasi dan banyak lagi di tempat lainnya. Keadaan tersebut menimbulkan gambaran permasalahan, bagaimana kelembagaan pengelolaan sampah skala kecamatan di Kabupaten Bandung?, Apa fenomena yang terjadi pada pengelolaan sampah kecamatan?. Dengan latar belakang masalah di atas, ada hal yang menarik untuk dilakukan penelitian, maka tujuan penelitian ini mengkaji kelembagaan pengelolaan sampah skala kecamatan di Kabupaten Bandung dengan studi kasus Kecamatan Cicalengka. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan perspektif teori sistem studi kasus, sangat relevan dengan tujuan penelitian. Pengkajiannya perlu pemaparan gambaran obyek penelitian yang didapatkan melalui observasi lapangan, dokumen dan wawancara. Penelitian ini juga berusaha mencari faktor-faktor ilmiah dan alamiah yang mempengaruhi kelembagaan pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini adalah gambaran model optimal kelembagaan pengelolaan sampah kecamatan, dengan kesimpulan pertama: kelembagaan pengelolaan sampah formal di Kecamatan Cicalengka terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang mempengaruhi kurang optimalnya kelembagaan tersebut, kedua: pengelolaan sampah informal di Kecamatan Cicalengka merupakan potensi yang cukup segnifikan untuk dikelola dan diberdayakan atau difasilitasi dalam pengelolaan sampah di Wilayah Kecamatan Cicalengka. Rekomendasi menggambarkan tahapan pengembangan kelembagaan dengan sistem Lembaga Semi-publik sebagai konsep model pengelolaan sampah skala kecamatan, dan dua gambaran pokok untuk studi lanjutan pengelolaan sampah skala kecamatan yaitu: studi sistem pembiayaan, dan studi teknik operasional berwawasan lingkungan dengan melibatkan swasta dan masyarakat. Kata kunci: Sistem kelembagaan, proses pengelolaan, pelaku dan pembiayaan.