HARMONISASI PENGATURAN DAN KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG PATEN (STUDI TERHADAP PROTEKSI PRODUK HERBAL BERBASIS TRADITIONAL KNOWLEDGE DI INDONESIA)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya hayati berupa tanaman obat dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan. Herbal merupakan salah satu hasil traditional knowledge (TK) masyarakat Indonesia dan perlindungan terhadap herbal menjadi sangat penting karena herbal lebih banyak menggunakan TK masyarakat. Hukum paten merupakan konstruksi hukum yang seharusnya dapat memberikan proteksi terhadap TK untuk menghindarkan terjadinya biopiray. Biopiracy yang terjadi sebagai akibat dari lemahnya perlindungan terhadap TK di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Mengapa UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sulit untuk memberikan proteksi terhadap herbal berbasis TK dan apa implikasi serta urgensinya ? (2) Bagaimana harmonisasi hukum nasional khususnya hukum paten yang berkaitan dengan proteksi herbal berbasis TK ? (3) Bagaimana membentuk hukum paten yang dapat melindungi produk herbal berbasis Tk di masa datang ? Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dengan pendekatan socio legal research. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif diarahkan pada pemaparan gejala secara deskriptif, sedangkan analisis kualitatif dilakukan secara induktif-deduktif. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa UU paten sulit untuk melakukan proteksi terhadap herbal berbasis TK karena terhambat pada aturan mengenai syarat kebaharuan dan syarat langkah inventif. Hal ini berimplikasi pada keberlakuannya dalam masyarakat dimana rendahnya pendaftaran paten pada produk herbal berbasis TK. Keberlakuan UU Paten, belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan permohonan paten dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan keberadaan UU Paten belum dapat dimanfaatkan secara efektif oleh para peneliti kalangan swasta dan pemerintah, serta para pelaku usaha di Indonesia. Keadaan demikian terjadi karena proses harmonisasi yang tidak baik ke dalam hukum nasional sehingga menyebabkan sulitnya proteksi herbal berbasis TK di Indonesia.