Membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mandiri di Universitas Diponegoro untuk Mendukung Undip Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Abstract

Undip sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum membutuhkan sarana/prasarana yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi sarana/prasarana tersebut biasa dilakukan dengan proses pengadaan. Statuta Undip berdasar PP Nomor 52 Tahun 2015 mengamanatkan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Untuk mendukung fungsi pengadaan tersebut, sudah sepatutnya Undip memiliki organisasi yang mandiri untuk melaksanakan bidang pengadaan barang/jasa. Beberapa kendala pembentukan ULP mandiri yaitu BP-ULP Undip yang sudah ada secara jelas tidak masuk dalam OTK Undip berdasar SK Rektor Undip Nomor 04 Tahun 2016, kurangnya sumber daya manusia, belum ada manajemen organisasi yang mengatur rekruitmen, pengembangan dan penilaian staf/fungsional, tata laksana yang belum masuk struktural dalam ULP, belum ada sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk memantau proses pengadaan dari perencanaan sampai dengan pengelolaan aset. Adanya Direktorat Aset dan Pengembangan yang masuk dalam OTK Undip harapannya dapat menampung untuk mewujudkan ULP mandiri Undip