PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN PRASARANA PERKOTAAN MELALUI COMMUNITY CONTRACT DI KOTA PONTIANAK

Abstract

Penyediaan prasarana permukiman di perkotaan melalui Community Contract, secara konsep ideal bertujuan selain untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana permukiman dan lapangan pekerjaan, juga adalah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, serta bagian dari penerapan strategi ‘Enabling and Participatory’ dari pemerintah ke masyarakat. Atau dengan kata lain memfokuskan pada upaya memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan perkotaan (infrastruktur). Secara teoritis suatu pendekatan pembangunan yang inisiatifnya berasal dari pemerintah dengan pendekatan Top-down dan merupakan penjabaran teori mordenisasi maka akan rendah keberhasilannya, dikarenakan dalam pelaksanaanya diduga akan terjadi konflik, ketidaksetaraan dan pendekatan tekanan kekuasaan. Sejalan dengan itu, diketahui bahwa pendekatan Community Contract dilakukan sebagai strategi baru dalam pelaksanaan Kampung Improvement Program melalui Kalimantan Urban Development Program (KUDP), yang bagian dari rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) dengan misi pembangunan mencapai tahap tinggal landas. Misi tersebut merupakan indikasi dari penjabaran teori modernisasi dan paradigma Community Development. Sehingga permasalahan yang muncul adalah belum diketahui seberapa jauh keberhasilan pendekatan Community Contract sebagai pendekatan baru dalam penyediaan prasarana skala permukiman perkotaan yang melibatkan masyarakat dalam proses pemberdayaan serta proses yang berkeadilan dalam pembangunan kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyediaan prasarana permukiman melalui Community Contract, serta membuat sebuah kajian berupa evaluasi dan verifikasi terhadap realitas di lapangan dengan konsep dan teori pembangunan yang melibatkan masyarakat. Untuk lokasi penelitian yang digunakan adalah di Kota Pontianak. Pemilihan Kota Pontianak sebagai lokasi penelitian adalah didasarkan bahwa kota tersebut memiliki angka pengangguran hingga 7,99 %, dengan jenis mata pencaharian terbesar adalah pada sektor informal, serta strata kehidupan dan suku bangsa yang beragam, sehingga menjadikan kota yang heterogen, penuh dengan perbedaan kepentingan serta bermunculannya perkampungan kumuh di sepanjang Sungai Kapuas. Selain itu kota tersebut merupakan salah satu kota percontohan pelaksanaan KIP melalui pendekatan Community Contract, dan telah mendapat penilaian ‘high satisfactory’ dari Bank Dunia selaku pemberi dana pembangunan, khususnya ditinjau dari hasil fisik pekerjaan. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Community Contract ternyata hanya mampu memberikan prasarana jalan yang memadai serta lapangan pekerjaan yang bersifat sementara atau setelah kegiatan proyek berakhir masyarakat kembali tidak berdaya dan tetap merasa miskin, serta merasa harus tetap dibantu oleh pemerintah. Selain itu, proses pelaksanaan KIP-KUDP masih memiliki kelemahan dalam hal proses yang ‘sentralistik’ serta berbagai bentuk tekanan kewenangan, sebagai akibat sistem sentralistik tersebut. Sebagai akibat sistem tersebut, yang lebih berorientasi pada hasil fisik pembangunan yang terukur maka menciptakan berbagai konflik, tidak hanya bersifat vertikal tetapi juga horisontal didalam masyarakat dan pelaku pembangunan (stakeholder) yang lain. Atau dengan kata lain, konsepsi ideal dari pendekatan Community Contract di lokasi kajian masih jauh dari yang diharapkan. Secara teoritis, hasil tersebut membenarkan bahwa pendekatan itu masih serupa dengan pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat sebelumnya. Sementara dari hasil kajian lain, pendekatan tersebut tidak mampu meningkatkan peran serta masyarakat, atau dalam teori Arnstein termasuk dalam ‘degree of no participation’.Artinya dengan evaluasi pelaksanaan Community Contract ini memperjelas bahwa paradigma community development dengan teori modernisasi untuk masyarakat kota yang heterogen tidak akan berhasil dalam merubah kualitas masyarakat maupun ruang kota. Sehingga perlu dilakukan proses pemberdayaan masyarakat maupun pelaku pembangunan yang lain, melalui proses pembelajaran dan pendidikan agar masyarakat lebih berdaya dan setara dengan stakeholder yang lain dalam mencapai pengelolaan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan, melalui pembaharuan model penerapan pendekatan Community Contract berdasarkan pengalaman di Kota Pontianak, disesuaikan dengan konsep yang seharusnya (ideal).