IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG

Abstract

Pembangunan daerah merupakan suatu keharusan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kabupaten Pemalang sebenarnya cukup mempunyai potensi untuk membangun dirinya, namun sejauh ini hasil yang dicapai ternyata: kualitas sumberdaya manusia (SDM) masih kurang memadai, angka pengangguran terbuka cukup tinggi dan persentase kepala keluarga (KK) miskin masih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangberhasilan dalam upaya pembangunan selama ini, sehingga masyarakat Kabupaten Pemalang pada umumnya belum cukup berdaya atau belum mampu memberdayakan dirinya. Untuk itu perlu dikaji perencanaan pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dari mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah terhadap upaya pemberdayaan masyarakat yang terjadi pada wilayah administrasi (daerah otonom) Kabupaten Pemalang. Hal mana dalam suatu mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah, terdapat wadah berupa forum musyawarah, yang sangat terbuka bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Adapun sasarannya: mengidentifikasi tahapan dan proses perencanaan pembangunan tahunan daerah di Kabupaten Pemalang, stakeholdersnya, mengidentifikasi dan menganalisis persepsi stakeholders, serta menganalisis dan menarik kesimpulan dari berbagai fenomena implementasi pemberdayaan masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, terutama dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Terdapat dua pilar utama dalam penelitian ini, yaitu (1) kajian implementasi kebijakan perencanaan pembangunan dari pendapat aparat pemerintah dan (2) persepsi responden (stakeholder) terpilih mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah yang didekati dengan wawancara mendalam. Variabel yang dipilih berkisar pada: (1) perencanaan pembangunan tahunan daerah, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) partisipasi masyarakat dan (4) peran pemerintah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah di Kabupaten Pemalang pada umumnya belum optimal. Hal tersebut terutama disebabkan karena mekanisme resmi perencanaan pembangunan ternyata kurang berfungsi, sehingga harapan untuk memperoleh hubungan timbal balik antara pemberdayaan masyarakat dengan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah belum terwujud. Peran pemerintah yang masih cukup dominan dalam banyak hal, belum mampu mendekatkan kedua hal tersebut, bahkan ikut menjauhkan keduanya. Upaya pemberdayaan masyarakat lebih banyak dilakukan secara partial dengan pendekatan program/proyek sektoral. Adapun partisipasi masyarakat sebenarnya cukup baik terhadap setiap dana stimulan dari program/proyek sektoral tersebut, namun belum cukup terdapat kemandirian masyarakat yang sebenarnya merupakan muara dari pemberdayaan masyarakat. Terdapat faktor lain yang sangat mempengaruhi, yaitu penyimpangan aspirasi masyarakat (tidak melalui mekanisme resmi) yang menyatu dengan kebijakan Bupati Kepala Daerah dan pengaruh legislatif, sehingga menjadi penghalang utama bagi perencanaan pembangunan partisipatif. Kabupaten Pemalang kiranya dapat mewakili fenomena masih lemahnya implementasi perencanaan pembangunan tahunan daerah bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembenahan sistem perencanaan pembangunan tahunan daerah yang partisipatif, dengan penegakan aturan resmi secara menyeluruh dan jaminan kepastian hukum. Di samping melakukan terobosan inovatif, terutama penguatan kembali kelembagaan kecamatan sebagai basis pengelolaan kegiatan pembangunan daerah.