ANALISIS KINERJA PERAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT

Abstract

Masalah kemiskinan telah meyebabkan kesenjangan yang antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Sebagai upaya untuk menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah pusat mendirikan Kapet sebanyak 13 buah yang diharapkan dapat menjadi Prime Mover bagi daerah sekitarnya melalui apa yang disebut Trickle Down Effect (Spread Effect). Salah satu Kapet di Kawasan Timur Indonesia adalah Kapet Bima. Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa investasi yang masuk di Kapet Bima sangatlah minim sehingga perlu diketahui ”Bagaimanakah Kinerja Fungsi Kapet dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bima dan Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Skoring, Analisis Faktor, Analisis SWOT dan Proses Hirarki Analitik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan hasil indikator kinerja Kapet adalah : Pendapatan Perkapita, PDRB, Nilai Investasi, Nilai Ekspor, Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase PDRB dari Industri Pengolahan. Kinerja Kapet dalam Pengembangan wilayah di Kabupaten Bima adalah tidak berhasil bahkan ketimpangan antar Kabupaten dalam Propinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 1996-2002 semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kapet dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bima antara lain : Kinerja Lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima), Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan, Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung pengembangan Kapet, Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam) dan faktor terakhir adalah Manajemen Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat. Terdapat 8 strategi untuk pengembangan Kapet Bima antara lain : Reformasi Manajemen Kapet , Melakukan Promosi mengenai peluang investasi, , Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur wilayah, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, , Koordinasi antara BP. Kapet dengan Pemerintah Daerah setempat, Optimalisasi kinerja BP. Kapet, Peningkatan kualitas komoditas unggulan dan strategi terakhir adalah Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Kapet. Sedangkan alternatif terpilih kewenangan pengelolaan Kapet yang terpilih melalui Analitical Hirearchy Process (AHP) adalah Regionalisasi Desentralistik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kinerja Kapet dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bima tidak berhasil karena dipengaruhi oleh faktor-faktor : Kinerja Lembaga BP Kapet yang belum optimal dalam pengembangan Kapet Bima (Kabupaten Bima), Kabupaten Bima tidak tepat sebagai Pusat Pertumbuhan, Kurangnya keberpihakan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung pengembangan Kapet, Sumber Daya Manusia Kabupaten Bima yang kurang dan rendahnya posisi tawar sektor unggulan (Sumber Daya Alam) dan Manajemen Pengelolaan Kapet yang masih didominasi oleh Pemerintah Pusat. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut direkomendasikan untuk melakukan 8 strategi dan direkomendasikan untuk mereformasi manajemen Kapet dengan pendekatan Bottom Up melalui Regionalisasi Desentralistik dengan Regional Management sebagai pengelolanya , Penelitian mengenai Regional Management dalam Pengelolaan Kapet, Perluasan wilayah Kapet termasuk Kabupaten Sumbawa serta Penelitian lebih dalam mengenai pemilihan lokasi Kapet, untuk melengkapi penelitian ini direkomendasikan penelitian tentang Kapet dengan : Melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan, Lingkup wilayah studi yang lebih luas yang terdiri dari Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima, melibatkan nara sumber dari Pemerintah Pusat sebagai penggagas utama Kapet dan memperhatikan keakuratan data dalam penelitian. Kata Kunci : Analisis Kinerja, Kapet, Pengembangan Wilayah