ANALISIS DAMPAK PENDAPATAN DAN PENGELUARAN DAERAH PADA WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA

Abstract

Perluasan Kota Salatiga yang diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang merupakan solusi bagi perkembangan Kota Salatiga yang terus meluas hingga ke batas wilayah administrasi dimana pertumbuhan penduduk dan ekonomi berlangsung pesat sementara lahan yang digunakan tetap dan terbatas. Luas wilayah Kota Salatiga yang semula 1.957,86 Ha diperluas menjadi 5.678,11 Ha mencakup 13 Desa dan 9 Kelurahan di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Tingkir, Kecamatan Argomulyo, dan Kecamatan Sidodadi. Adapun yang termasuk wilayah perluasan adalah Desa Noborejo, Desa Cebongan, Desa Randuacir, Desa Kumpulrejo. Desa Tingkir Tengah, Desa Tingkir Lor, Desa Kalibening, Desa Sidorejo Kidul, Desa Kecandran, Desa Pulutan, Desa Blotongan, Desa Bugel dan Desa Kauman Kidul. Perluasan wilayah Kota Salatiga mempunyai tujuan sebagai berikut : 1) Mendukung fuingsi Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, kota pendidikan dan olah raga, pusat fasilitas kesehatan regional, serta kota transit pariwisata ; 2) Memenuhi tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ; 3) Sebagai usaha penataan wilayah di pinggiran kota dengan wilayah kota dalam suatu kesatuan perencanaan. Perluasan wilayah pada gilirannya akan berdampak pada berbagai aspek termasuk keuangan daerah. Studi ini pada dasarnya mengkaji dampak perluasan wilayah administrasi terhadap keuangan pemerintah kota yang mencakup perubahan penerimaan dan pengeluaran di wilayah perluasan sejak dimulainya operasional pembangunan di wilayah perluasan yaitu pada tahun 1994 hingga tahun 2002 lalu. Hasil perhitungan total penerimaan yang meliputi 4 (empat) jenis penerimaan rutin, 4 (empat) jenis penerimaan pembangunan serta bantuan dan sumbangan selama kurun waktu 1994 sampai dengan 2002 meningkat rata-rata sebesar 4,31% per tahun. Adapun hasil perhitungan total pengeluaran yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan selama kurun waktu 1994 sampai dengan 2002 meningkat rata-rata 7,46% per tahun. Dari hasil perhitungan selisih total penerimaan dan total pengeluaran diperoleh selisih negatif ( penerimaan < pengeluaran). Dari kenyataan tersebut perluasan wilayah berdampak membebani keuangan pemerintah kota. Artinya, bahwa dampak perluasan wilayah terhadap keuangan pemerintah kota adalah merugikan atau masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini bukan berarti perluasan harus dihentikan atau dibatalkan, mengingat perluasan wilayah perlu ditinjau dari berbagai aspek. Akan tetapi hal yang harus dilakukan adalah Pemerintah Kota Salatiga perlu merumuskan langkah-langkah antisipatif guna mengeliminasi atau mengatasi beban pengeluaran yang lebih besar dibandingkan penerimaan. Langkah-langkah yang direkomendasikan adalah menggali sumber-sumber penerimaan secara intensif dan ekstensif, menggalang kemitraan dengan pihak swasta dalam penyediaan prasarana dan utilitas umum serta merangsang swadaya masyarakat.