Gerakan Sosial di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Gerakan Sosial Melalui Hashtag "ShameOnYouSBY" di Twitter)

Abstract

ABSTRAK Hadirnya media sosial telah memberi arah penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pengguna internet khususnya media sosial, begitu powerful dalam memberdayakan ruang publik, sehingga berwujud gerakan sosial (Social movement). Media sosial memberi ruang peningkatan partisipasi publik dalam aktivitas politik, dimana dimulai dari ruang publik menjadi aksi politik. Salah satunya dengan munculnya gerakan sosial melalui hashtag #ShameOnYouSBY di Twitter yang menjadi Trending Topic World Wide selama periode 26-28 September 2014, dimana merupakan ungkapan kritik masyarakat yang ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI dan Ketua Umum Partai Demorkrat. Saat itu Partai Demokrat melakukan aksi walkout, sehingga menjadi salah satu penyebab disahkannya UU Pilkada tak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan wacana gerakan sosial melalui hashtag #ShameOnYouSBY sebagai upaya perlawanan di media sosial twitter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis, model Theo Van Leeuwen, yang secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor ditampilkan dalam teks. Pusat perhatian dalam model ini yaitu eksklusi dan inklusi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam gerakan sosial melalui hashtag #ShameOnYouSBY adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pemegang kekuasaan para elit politik. Karena melalui gaya atau sistem kepemimpinan SBY, relasi kuasa pemerintah dapat mengarah kepada relasi kuasa yang bersifat dominan. Sehingga perlawanan adalah sesuatu yang inheren dan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan itu sendiri. Di mana ada penggunaan kekuasaan pasti ada resistensi atau perlawanan. Disini masyarakat menggambarkan pemegang kekuasaan (SBY) dalam pembahasan RUU Pilkada yang menyepakati pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk pencitraan dan pengkhianatan terhadap demokrasi. Di sisi lain penelitian ini juga melahirkan refleksi teoritis dalam memahami ruang publik bahwa ruang diskusi dan ekspresi di internet belum dapat disejajarkan dengan ruang publik ideal seperti yang digambarkan oleh Habermas. Kata Kunci: Gerakan Sosial, Ruang Publik, Demokrasi, Media Sosial, Twitter ABSTRACT The presence of social media has given an important direction for democracy in Indonesia. Internet users particularly social media, so powerful in empowering public sphere, thereby realizing social movements. Social media provide space increased public participation in political activity, which starts from the public sphere into political action. One of them is the emergence of social movement through hashtag #ShameOnYouSBY on Twitter that a Trending Topic World Wide during the period 26 to 28 September 2014, which is an expression of public criticism addressed to Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), who was still serving as President of Republic Indonesia and Demokrat Party chairman. At that time, the Demokrat Party take action walkout, thus becoming one of the causes of enactment of the Act indirect local elections. This study aimed to describe the discourse of social movement through the hashtag #ShameOnYouSBY as resistance efforts in social media twitter. This study uses qualitative descriptive method. The method used is critical discourse analysis, models of Theo Van Leeuwen, who generally show how the parties and actors appear in the text. The focus in this model is exclusion and inclusion. The results from this study revealed that the social movement through the hashtag #ShameOnYouSBY is to develop a joint claim against the holder of power of the political elite. Because through force or SBY's leadership system, government power relations can lead to power relations that are dominant. So the resistance is something that is inherent and can not be separated from the power itself. Where there is use of power there must be resistance.In this study, people describe the authorities (SBY) in the draft law on local elections were agreed on local elections through the Peolpe's Regional Representative Council as a form of imaging and betrayal of democracy. On the other side, this study gives a theoretical reflection in understanding the public sphere that space of discussion and expression on the internet can not be equated with ideal public sphere as described by Habermas. Keywords: Social Movement, Public Sphere, Democracy, Social Media, Twitter