PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI BATIK DI KOTA PEKALONGAN PADA TAHUN 2010-2014

Rusda, Iys Syabilla and Purwoko, Purwoko and Herowati, Nunik Retno (2015) PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI BATIK DI KOTA PEKALONGAN PADA TAHUN 2010-2014. Undergraduate thesis, Diponegoro University.

[img]
Preview
PDF - Published Version
83Kb

Abstract

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan dan besarnya output sektor industri tekstil khususnya batik, baik industri skala kecil maupun rumah tangga, membuat permasalahan limbah industri batik juga ikut meningkat. Sementara kemampuan pengelolaan limbah industri batik di Kota Pekalongan baik oleh pemerintah maupun pengusaha masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan sungai-sungai yang ada di Kota Pekalongan menjadi tercemar. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk dapat mengungkapkan dan mengetahui pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap pencemaran limbah batik di Kota Pekalongan pada tahun 2010-2014. (2) Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pencemaran limbah industri batik di Kota Pekalongan pada tahun 2010-2014. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, pengamatan, serta dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan situasi dalam penelitian secara detail tanpa memanipulasinya. Penelitian ini menemukan ada dua metode pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan, yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif sudah dilakukan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan. Misalnya kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh BLH Kota Pekalongan yang belum menyeluruh sampai kepada seluruh pengusaha batik yang ada di Kota Pekalongan, sehingga masih kurangnya kesadaran dan partisipasi pengusaha batik dalam meminimalisir pencemaran limbah industri batik. Sedangkan pengawasan represif yang dilakukan oleh BLH Kota Pekalongan, untuk periode tahun 2010-2014 ini BLH Kota Pekalongan belum menerapkan sanksi pidana kepada perusahaan atau pengusaha batik karena memang permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik antara pihak perusahaan atau pengusaha batik dengan BLH Kota Pekalongan.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:Faculty of Social and Political Sciences > Department of Government Science
ID Code:46805
Deposited By:Mr Instrumentasi MIPA
Deposited On:11 Nov 2015 15:55
Last Modified:11 Nov 2015 15:55

Repository Staff Only: item control page