Economics Of Regulatory Compliance In The Fisheries Of Indonesia, Malaysia And The Philippines

Abstract

Studi Ini meneliti perilaku pelanggaran para nelayan atas peraturan jalur-jalur perikanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, Filipina. Teori pilihan rasional telah dipakai sebagai dasar pengujian model pelanggaran yang diamati. Sebanyak 568 sampel telah dipilih dengan menggunakan metode acak berlapis. Model pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan di daerah penelitian telah diestimasi menggunakan model ekonometrika: logit, probit dan tobit. Hasil penelitian menunjukan bahwa fakto-faktor: detterence, ekonomi, moralitas, dan social menentukan sikap nelayan untuk mengambil keputusan untuk melakukan pelanggaran di wilayah zona larangan. Dalam prakteknya, kemungkinan para pelanggar terdeteksi di daerah penelitian adalah relative rendah sedangkan angka pelanggarannya cukup tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena: (1) terbatasnya ketersediaan sumberdaya pengawasan yang ada; dan (2) luasnya cukupan geografis perarian/ pantainya. Menurut teorinya, tingkat kepatuhan seseorang dapat ditingkatkan, salah satunya melalui peningkatan pengawasannya (memperbaiki system deteksi, sanksi dan denda menjerakan). Akan tetapi untuk merealisasikan hal ini perlu anggaran dan sumberdaya yang relative besar. Pada kenyataannya, terutama untuk Indonesia dan Filipina banyak dihadapkan dengan keterbatasan dana untuk melakukan pengawasan. Untuk mengurangi tingkat pelanggaran di daerah penelitian maka studi ini menyarankan untuk dapat menerapkan pengawasan alternative yang relative terjangkau, yaitu dengan memberdayakan factor moralitas dan factor lingkungan social dari para nelayan. Pihak-pihak yang berwenang di masing-masing Negara yang diamatu disarangkan dapat mencari pendekatan/ strategi alternative yang sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam menjalankan manajemen perikanannya. Salah satu alternative yang disarankan oleh studi ini adalah melalui pendekatan kemitraan (Co-management) diantara para pihak yang terkait (stakeholders)