ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Abstract

Kasus DBD Kota Semarang pada Tahun 2010 sebanyak 5.556 kasus. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Tahun 2009 yang mencapai 3.883 kasus atau naik 43% namun pada tahun 2011 berkurang secara drastis sebesar 76%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengendalian DBD di tingkat kecamatan Tembalang kota Semarang dalam Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) BDB yang berkaitan dengan kinerja seluruh lapisan organisasi pelaksana dan masyarakat melalui aspek pesan atau cara komunikasi, sumber daya, watak atau karakteristik, pembagian kerja dan tanggungjawab dengan dasar transmisi, kejelasan dan konsistensi pesan yang terjadi dalam Pokjanal BDB. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu Kelompok pelaksana program, Kelompok pembuat kebijakan, Kelompok pelaksana program di bawah tingkat instansi kecamatan. Hasil penelitian menunjukan output berupa kinerja tim pokjanal yang baik dan berpengaruh positif pada outcome yaitu turunnya angka kesakitan DBD hingga 76% dalam waktu setahun. Komunikasi dalam tim berjalan efektif dilengkapi dengan mekanisme pelaporan kegiatan PSN yang sistematis. Hal ini didukung oleh sumber daya yang cukup dan berkualitas yang terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas fisik. Disposisi yang terdiri dari komitmen para anggota tim juga dapat dinilai baik. Setiap anggota tim mengerti porsinya dalam pembagian tugas yang jelas, didukung dengan bantuan atau kerjasama lintas sektoral dari vektor salatiga, CSR, Undip dan Partai Politik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengendalian penyakit DBD pada kelompok kerja operasional (pokjanal) DBD di kecamatan Tembalang secara keseluruhan dinilai telah berhasil. Diperlukan adanya peningkatan keterampilan dari setiap lini di kecamatan Tembalang. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, DBD, Pokjanal