Kajian Implementasi Ekolabel Pada Industri Furnitur Kayu di Jepara

Abstract

ABSTRAK Kajian Implementasi Ekolabel Pada Industri Furniture Kayu Di Jepara Semakin kritisnya konsumen luar negeri akan produk furniture kayu dari Indonesia menjadikan inisiatif untuk menerapkan ekolabel. Penerapan ekolabel ini ditujukan untuk menyatakan bahwa produk furniture dari Indonesia menggunakan bahan baku yang sah dan tidak merusak alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan ekolabel serta kendala dan manfaat yang didapat pelaku industri furniture kayu di Jepara. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menganalisa praktek penerapan ekolabel baik itu yang bersifat mandatory (kewajiban) maupun yang voluntary (sukarela) dengan membagikan kuosioner kepada 11 perusahaan dan wawancara terhadap lebih dari 30 unit usaha furnitur yang ada di Jepara. Hasil penelitian ini adalah telah terjadi perubahan paradigma dari ekolabel yang tadinya bersifat sukarela (voluntary) menjadi sebuah kewajiban (mandatory) dengan diterbitkannya Permendag nomor 64/2012 tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang mewajibkan seluruh pelaku ekspor furniture pada awal tahun 2015 harus memilki V-Legal sebagai persyaratan keapabean. Namun karena banyalnya UKM yang belum memliki V-Legal maka kebijakan ini ditunda sampai tahun Januari 2015 melalui Permendag Nomor 81/2013. Dikarenakan prinsip ekolabel harus melibatkan pihak ketiga sebagai akreditor, maka bagi pelaku usaha dikenakan biaya untuk pengurusan ekolabel tersebut yang bagi beberapa pelaku usaha dianggap memberatkan. Kendala yang terutama dirasakan oleh para pelaku usaha adalah minimnya sosialisasi yang merka dapat serta terbatasnya SDM yang mereka miliki untuk mengurus ekolabel tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat rekomendasi sebagai berikut: Pertama, sosialisasi tentang apa itu SVLK perlu tetap dilakukan agar masyarakat umum juga memahami tentang ekolabel tersebut. Kedua, masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang VLK sehingga mereka lebih memilih menggunakan jasa konsultan dibanding mengurus sendiri, juga patut menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah diharapkan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar mereka dapat lebih mudah mengurusnya sendiri jika suatu hari terdapat masalah. Kata Kunci : Ekolabel, Jepara, Industri Furnitur Kayu