EKSPLOITASI PEKERJA PEREMPUAN DI PERKEBUNAN DELI SUMATERA TIMUR 1870-1930

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang eksploitasi pekerja perempuan di perkebunan Deli Sumatera Timur pada tahun 1870-1930 dengan menggunakan metode sejarah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi khususnya konsep yang membahas tentang kehidupan masyarakat atau kelompok, mengapa dibentuk kelompok, bagaimana mereka hidup dan bagaimana hubungan sosial mereka. Masuknya perkebunan asing ke Sumatera Timur ternyata tidak membawa perubahan pada sektor perekonomian penduduk setempat. Mereka yang sebelumnya tidak mengenal ekonomi uang menjadi mengenal uang. Dampaknya terbukti dengan munculnya komersialisasi tanah. Banyak penduduk setempat yang menjual tanahnya sehingga mereka harus bekerja sebagai buruh demi mendapatkan uang. Kedatangan pengusaha perkebunan asing bukan membawa dampak pertumbuhan terhadap perekonmian tetapi membawa penurunan bagi pendapatan penduduk setempat yang sudah stabil. Keterlibatan Pemerintah Hindia Belanda atas eksploitasi tenaga kerja di perkebunan Deli Sumatera Timur sangat nyata dengan dikeluarkannya Koelie Ordonnantie dan poenale sanctie. Penguasaan para pekerja oleh pengusaha perkebunan yaitu mengharuskan mereka bekerja secara intensif, sehingga melebihi jam kerja yang ditentukan. Akibat negatif yang timbul dari poenale sanctie yang terdapat dalam Koelie Ordonnantie adalah adanya kekejaman dan kesewenang-wenangan pihak pengusaha perkebunan terhadap para pekerja. Perlakuan tersebut menimbulkan dendam di kalangan para pekerja sehingga terjadi penyerangan terhadap para pengusaha perkebunan. Eksploitasi yang dilakukan oleh para pengusaha perkebunan terhadap para pekerja perempuan meliputi beberapa bentuk pertama, mereka memanfaatkan pekerja perempuan yang merupakan pekerja kelas dua (idielogy of women secondary work) hal ini diakibatkan oleh peranan jenis kelamin (ketimpangan gender). Para pekerja perempuan sangat memenuhi syarat dalam strategi penekanan biaya produksi. Kaum kapitalis telah mereduksi peran perempuan hanya sebagai pemegang dan pelaksana fungsi domestik belaka, sedangkan fungsi ekonomi dihapuskan dengan menonjolkan fungsi reproduktifnya. Kondisi dan karakteristik seperti ini yang kemudian dijadikan pembenaran dan dasar pemikiran oleh para pengusaha, bahwa pekerja perempuan dapat dibayar murah. Kedua, adanya industri perkebunan yang membayar upah sangat rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan kegiatan prostitusi yang mengakibatkan tingginya jumlah penderita penyakit sipilis. Ketiga, para pekerja perempuan ditempatkan menurut hirarki yaitu berada dilapisan yang paling bawah sebagai pekerja. Mereka akan ditempatkan untuk ras dan senioritas, yang tentu saja kalangan Eropa akan mendapatkan hak lebih dahulu terhadap pekerja perempuan yang baru didatangkan dari Jawa, setelah itu pekerja laki-laki senior yang telah menetap selama 6 tahun di perkebunan. Namun jika ada staf Eropa yang menginginkan isteri pekerja tersebut, maka sang suamipun pun harus rela memberikan isterinya. Pengalihan isteri dari pekerja laki-laki kepada kalangan Eropa atau kepada kalangan pekerja laki-laki lain sudah menjadi hal biasa di perkebunan. Selain adanya penyiksaan fisik terhadap para pekerja perempuan, mereka juga harus bersedia memenuhi kebutuh seks para pengusaha perkebunan dan para pekerja laki-laki. Dampak dari eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan terhadap para pekerja perempuan selain menyebarnya penyakit kelamin, juga adanya anak-anak yang lahir diluar nikah. Peran ganda para pekerja perempuan di perkebunan Deli selain menjadi pekerja, mereka juga menjadi pelacur bagi para pekerja laki-laki dan menjadi gundik orang Eropa. Namun tidak semua perempuan mau melakukan perbuatan tersebut, beberapa di antaranya melarikan diri, bunuh diri atau menjadi gila karena merasa dipermalukan. Protes-protes akhirnya berhasil masuk ke perkebunan. Pada saat yang bersamaan muncul politik etis (Etische Politiek) di Hindia Belanda dan adanya gerakan nasionalis dari masyarakat pribumi pada tahun 1920. Sudah saatnya kepentingan pribumi segera diperjuangkan, karena perbaikan nasib para pekerja harus dilakukan melalui perjuangan kaum intelektual dari pemimpin-pemimpin rakyat pribumi. This research investigates the exploitation of female workers in Deli East-Sumatera Plantation in 1870-1930 which uses historical method. The approach uses sociological approach particularly on the concept to discuss the life of society or group, why a group framed, their life and how the social relationship among them made. The involvement of Dutch Government on the female workers in plantation was very clear by issuing the Koelie Ordonnantie and poenale sanctie. The mastering of workers by plantation businessman that workers must work intensively and had determined over time working hours. The negative impacts of poenale sanctie in Koelie Ordonnantie were cruelness and uncontrollable power of plantation businessman to the workers. This treatment caused revenges among the workers that could attack the plantation businessman. The exploitation which was done by the businessman of plantation on the female workers was utilized the image of women as the result of unequal gender position. Viewed from the capital owners, they were fulfill the requirement to minimalize the costs of production. The capitalists reduced the roles of women only as the holder and executer domestic function merely, whereas the function of economy was demolished with focused on reproductive functions. These situations and characteristic then were used as their justification and rationale that female workers could be paid cheap and also they would not demand their rights. The exploitation on female workers in Deli Plantation were firstly, the appearance of plantation industry paid them with low salary and this cased they found another finance resource to fulfill their needs by having prostitution which caused high sexual transmitted diseases (gonorrhea). Secondly, the female workers were posted based on hierarchy of race and seniority. European people would have their rights in advanced on female workers who arrived from Java then senior man workers who had live for 6 years in plantation. Meanwhile, if there was a staff from Europe who expected a wife from female workers, her husband should sincerely give her to him. The overtaking of wife of male workers to European man or to male workers was a common thing in plantation. Therefore, besides prostitution and slavery, also polyandry where a wife could be taken over based on the hierarchy in plantation. Thirdly, besides the physical tortures towards female workers, they also had to serve sexual needs of plantation businessman. The impact of this exploitation by the owner of plantation on female workers besides to spread the sexual diseases also the birth of children as the impact of illegal marriage. The double-roles of female workers in Deli Plantation, besides as worker, they also as sexual hooker for male workers and as the slave for European. Yet, not all women did those activities, some of them escaped, did suicide or were crazy as they felt embarrassed. Protests successfully entered to the plantation. In the same time, the ethic politics in Netherlands and initiated by the national movement from native society in 1920.