PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA GATAK, KAWASAN PERKOTAAN DELANGGU

Abstract

Fenomena urbanisasi in-situ memunculkan kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan wilayah pembangunan. Kota kecil pada suatu perkotaan adalah sebagai tempat tinggal bagi masyarakat perkotaan, hampir setengah penduduk perkotaan dunia bermukim di kota kecil (Taccoli (ed.). Kota kecil mempunyai kontribusi yang signifikan dalam menjembatani hubungan desa dan kota dalam konteks fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial (Allen et. al 2003 dalam Rudiarto et.al 2011). Kota kecil cenderung berkembang dengan sendirinya tanpa pengelolaan dari pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang masih bersifat memusat mempengaruhi pada penyediaan infrastruktur di kota kecil. Infrastruktur termasuk ke dalam barang publik dimana pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk menyediakannya. Urbanisasi, pertumbuhan penduduk, pembangunan di berbagai sektor yang kemudian memunculkan kota-kota kecil berimbas pada meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pengggunaan sumber daya air. Kedudukaan air bersih sangat vital dalam kehidupan masyarakat, termasuk ke dalam kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan akan air bersih masih belum optimal terutama di kota kecil. Sesuai dengan Millennium Development Goals tentang air dan sanitasi, pada tahun 2001-2015 sejumlah 300.000 jiwa/hari harus mendapatkan pelayanan air bersih, yang kemudian meningkat sesuai dengan hasil konfrensi internasional air minum dan sanitasi yaitu menjadi 370.000 jiwa/hari. MDG tersebut juga diterapkan di Indonesia dimana pada tahun 2015 pelayanan air bersih mencapai 80% di perkotaan dan 60% di pedesaan. Keputusan pemerintah dalam penetapan MDG harus diimbangin komitmen dalam penyediaannya. Pemerintah berkewajiban dalam menyediakan air bersih dengan peran sebagai pengatur, penyedia dana, dan pelaksana.