ARAHAN PENANGANAN FISIK KAWASAN PERMUKIMAN PESISIR DI KELURAHAN BULU KABUPATEN JEPARA

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mengakibatkan penguasaan lahan secara liar oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terbatasnya lahan untuk tempat tinggal di kota menjadikan lahan di kawasan pesisir digunakan masyarakat untuk kawasan permukiman. Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini akan menimbulkan kebutuhan perumahan dan permukiman yang sangat besar, sementara kemampuan pemerintah sangat terbatas. Ketidaksiapan pemerintah dalam penyediaan perumahan dan permukiman ditunjukkan dengan kemampuan pemerintah hanya sebesar 15% dalam menyediakan kebutuhan perumahan, sisanya sebesar 85% disediakan oleh masyarakat atau swasta (sumber: Kemenpera Republik Indonesia). Kelurahan Bulu merupakan salah satu kawasan di ibukota Kecamatan Jepara yang terletak di tepi pantai dengan perkembangan kotanya secara linier di sepanjang pantai tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat memilih tempat tinggal di kawasan tersebut karena merupakan lokasi yang strategis dan dekat dengan mata pencaharian utamanya sebagai nelayan. Kawasan permukiman ini akhirnya berkembang di kawasan konservasi maupun kawasan lindung ke arah pantai dan menjadi kawasan kumuh. Munculnya kawasan permukiman kumuh disebabkan tidak adanya peraturan daerah sebagai pengendali dalam penyediaan hunian dan pelayanannya. Adanya peristiwa perubahan iklim mengakibatkan terjadinya bahaya akan kenaikan muka air laut, rob, angin badai dan abrasi yang mengancam keberadaan permukiman dan keselamatan masyarakat yang ada di kawasan pesisir.