PELAYANAN PENDIDIKAN SMP DI KAWASAN PERBATASAN KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN SEMARANG

Abstract

Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup, sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani. Pada dasarnya, dalam mendukung harapan tersebut melalui otonomi daerah, pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan dan secara bertahap alokasi anggaran diupayakan mencapai 20% dari APBN dan APBD. Melalui hal tersebut, dimungkinkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur pelayanan pendidikan secara masing-masing menimbulkan perbedaan-perbedaan kebijakan pendidikan antar daerah yang turut mempengaruhi penggunaan pelayanan pendidikan oleh masyarakat. Perbedaan kebijakan maupun mutu atau kualitas sekolah di suatu daerah mempengaruhi penggunaannya bagi pengguna sarana pendidikan bagi penduduk di daerah lain. Khususnya dalam hal ini adalah menyangkut penduduk atau pengguna sarana pendidikan di kawasan perbatasan.