PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SEMARANG

Abstract

Jumlah permukiman kumuh di Kota Semarangcenderung bertambah setiap tahunnya Jika pada tahun 1963 terdapat 21 lokasi permukiman kumuh ( slums and squatters ) , data penelitian tahun 2002 menunjukkan jumlah itu meningkat menjadi 42 lokasi ( Suara Merdeka, 7 Februari 2005 ) . Titik-titik tersebut dimungkinkan akan terus bertambah jika tidak ditangani dengan serius. Salah satu upaya untuk mengatasi permukiman kumuh adalah dengan mengatasi kemiskinan yang merupakan akar masalah dari permasalahan permukiman kumuh. Untuk itu, dalam penanganan permukiman kumuh tidak hanya dilakukan dengan perbaikan permukiman secara fisik saja karena permasalahan kemiskinan yang merupakan akar masalah dari permasalahan permukiman kumuh sangatlah kompleks dan multistakeholders dinama salah satu yang berperan dalam penanganan permukiman kumuh tersebut adalah pemerintah daerah. Adanya UU no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang mengatur adanya perubahan paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik. Adanya otonomi daerah lebih membatasi peran pemerintah pusat dan lebih memperbesar peran pemerintah daerah menjadi sangat vital dalam sebuah perencanaan dan pembangunan suatu daerah. Otonomi daerah memberikan ruang sebesarbesarnya kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih mengelola daerahnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah dianggap mengetahui permasalahan yang terjadi di daerahnya jika dibanding pemerintah pusat.