KEBIJAKAN HUKUM PELAKSANAAN PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Persoalan yang menonjol berkaitan dengan aturan pelaksanaan pidana hingga saat ini adalah Indonesia belum memiliki satu aturan yang bersifat komprehensif mengatur pelaksanaan pidana. Selama ini bahasan mengenai pembaharuan hukum pidana cenderung terfokus hanya pada bidang hukum pidana materiel dan hukum pidana formal. Sedangkan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana hampir tidak pernah mendapatkan tempat. Untuk itu diperlukan pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai hukum pelaksanaan pidana. Permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan hukum pelaksanaan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan hukum pelaksanaan pidana saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pelaksanaan pidana yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi hukum pelaksanaan pidana masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga dalam rangka reorientasi dan reformulasi hukum pelaksanaan pidana untuk masa yang akan datang, seyogyanya ide kodifikasi pelaksanaan pidana menjadi latar belakang pemikiran bagi kebijakan legislatif demi menunjang pelaksanaan sistem pemidanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kata kunci : hukum pelaksanaan pidana, pembaharuan hukum pidana Outstanding issues relating to the rule of execution law to date is that Indonesia has not had a comprehensive set of rules of criminal execution. During this discussion of penal reform tends to focus only on materiel criminal law and formal criminal law. While the execution law reform is almost never get anywhere. It is necessary for penal reform in particular regarding the execution law. Issues focused on two main things: how the execution law policy in legislation current and future. The research objective is to analyze the execution law policy at this time as well as to determine and analyze the policy formulation should be done within the framework of the execution law reform to come. This study uses normative juridical, to conceive the rule of law as a norm which is the benchmark of human behavior, with emphasis on sources of secondary data collected from the primary source of legislation. Based on the results of research that the implementation of the policy formulation of criminal law there are still some weaknesses, so that the reorientation and reformulation in the framework of the execution law for the foreseeable future, should the idea of codifying the execution law becomes the rationale for legislative policy in order to support the implementation of an effective penal system, efficient , transparent and accountable. Key words: the execution law, penal reform