MEMBANGUN MODEL PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) BERDASARKAN KEADILAN PROPORSIONAL (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)

Abstract

Perkawinan menurut UU No 1/1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila perkawinan putus karena perceraian maka muncul berbagai macam masalah antara lain mengenai harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat berupa studi dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Mengenai laporan hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta tersebut. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap, apakah itu hak bersama betul atau bukan, bukti tulis (Sertipikat SKT), banyak sekali harta itu tidak lengkap. Dalam penerapan hukum positif untuk pembagian harta bersama harus tetap mempertimbangkan bagaimana peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak dalam upaya menjaga keutuhan dan kelestarian keluarga, dan bukan semata-mata membagi harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri. Selain itu, pertimbangan juga tidak didasarkan semata-mata pada siapa yang berjerih payah memperoleh harta kekayaan. Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama yang Proporsional Marriage according to Law No. 1/1974 is an inner and outer bond between one man and one woman as husband and wife in order to establish a family (household) a happy and lasting based on Belief in God Almighty. When the marriage broke up because of divorce is up a wide range of issues including the joint property. The research is a juridical empirical research. It uses primary data from field research through interview guideline, and secondary data from library research through document study. It applies qualitative method and legal normative approach in data analysis. It discusses the research results in qualitative descriptive reporting. The results showed that Consideration of the judge in the division of joint property (Gono gini) on the basis of Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, then the wealth obtained from either the husband or wife to be together all the rights not otherwise specified in the agreement and if the marriage marriage broke up, each entitled to ½ (half) of the property, as long as there is a marital joint property, the judge here issued a decision regarding the size of each section. Barriers that affect the consideration of the judge in the Division of Joint Property or Gono-gini are very often the parties did not have a complete proof. Is it right or not right together. Written proof (certificate SKT). Lots of treasure is not complete. Although the positive law (BW / KHI) expressly provides that the division of community property between husband and wife after divorce or death of either party are each receive half of community property, such provision is not a provision that can be applied universally to all cases of division of property joint. In this case, the spirit or the purpose behind the division of community property law should take precedence, that is to bring about justice. Therefore, the application of positive law the judge must still consider how the role played by each party in an effort to preserve the integrity and preservation of family. Key words: Divorce, Proportional Wealth Acquired Jointly By Husband and Wife