KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN DALAM UPAYA PENANGANAN MASALAH BARANG RAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Untuk membuat jera pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan merampas aset atau properti milik pelaku, baik aset sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana korupsi. Di sisi lain, dari sisi keuangan Negara tindakan perampasan aset pelaku juga dimaksudkan sebagai upaya pengembalian kerugian negara (asset recovery). Undang-Undang No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, khususnya Pasal 18, 19 serta Pasal 21 kurang tegas dalam mengatur kebijakan sistem pemidanaan tentang pelaksanaan pidana perampasan baran;g ataupun terhadap yang mencegah, menghalangi atau menggagalkan penyelesaian barang rampasan. Sehingga diperlukan suatu reformulasi untuk masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data-data yang didapat penulis akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif-normatif yang berhubungan dengan perampasan barang untuk mengganti kerugian keuangan Negara. .Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat kekurangan dalam perumusan dan penerapan Undang-Undang No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya yang mengatur tentang barang rampasan ataupun tentang hal yang berhubungan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara, baik perumusan tindak pidana maupun pidana/pemidanaannya, sehingga belum dapat memberikan optimalisasi dalam pengembalian kerugian keuangan Negara. Dengan demikan perlu formulasi yang baru dalam rangka pengoptimalisasian kerugian keuangan Negara. Kata Kunci : Kebijakan Sistem Pemidanaan, Barang Rampasan, dan Kerugian Keuangan Negara. Criminal Corruption confirmed that it is very detrimental to the finances of the State or country's economy and hamper national development, so it must be eradicated in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of the State of Indonesia in 1945. To create a deterrent criminal offenders are corruption robs the assets or property belonging to the offender, either the asset as a tool used to perform criminal acts of corruption and assets resulting from a criminal act of corruption. On the other hand, the Country's financial assets seizure action actors also intended as an attempt of return loss (asset recovery). Law No. 31 of 1999 about Criminal Corruption Eradication jo Law No. 20 of 2001 on amendment of Law No. 31 of 1999 the Eradication of Corruption, in particular, Article 18, Article 19 and 21 less assertive in regulating the sentencing system policy about implementation of criminal appropriation asset or to prevent, hinder or that thwart the completion of swag. So it takes a rigorous reformulation for the foreseeable future. This research using the method approach to normative and juridically it is descriptive research analytical. Obtained data will be analyzed using writer qualitative-relating to deprivation of normative goods to compensate for the loss of State finances. From this research it is known that there is a lack can be in the formulation and implementation of Law No. 31 of 1999 the Eradication of Corruption jo Law No. 20 of 2001 on amendment of Law No. 31 of 1999 the Eradication of Corruption in particular who set about swag, or about matters relating to State financial losses, return both the formulation of a criminal offence or criminal/sentencing, so haven't been able to provide optimization in financial losses the country return. With it, however needs to be new formulations in order to optimalization the country's financial losses. Keywords: The Sentencing System, Swag, and the Financial Losses of State.