KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (Studi Kasus: Kelurahan Podosugih, Kota Pekalongan dan Kelurahan Kebondalem, Kabupaten Kendal)

Abstract

Keberadaan kawasan kumuh sebagai bentuk kemiskinan dalam dimensi keruangan sudah menjadi permasalahan utama kawasan-kawasan perkotaan di Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa luas kawasan kumuh perkotaan di Indonesia sudah mencapai angka 57.800 Hektar di tahun 2009 dengan pertambahan kantong-kantong permukiman kumuh mencapai 1,37% pertahunnya (BPS, 2011). Banyak pihak mulai menyadari bahwa penyelesaian permasalahan kekumuhan tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah saja atau masyarakat saja namun perlu adanya kolaborasi dari keduanya. Program PLPBK lahir sebagai salah satu bentuk intervensi yang berupaya membangun kolaborasi antara Pemda dengan masyarakat dalam menata lingkungan tempat tinggal yang kumuh. Sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PLPBK kini menjadi pertanyaan mendasar mengenai keberlanjutan pelaksanaan program ini. Untuk itu perlu kiranya dilakukan penelitian untuk mengkaji keefektifan pelaksanaan program dibeberapa lokasi PLPBK.