Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi POLRI

Abstract

Kewenangan-kewenangan ini terlalu sederhana bagi sebuah komisi nasional yang bertugas membantu Presiden namun sebaliknya justru terlampau lemah bagi sebuah komisi yang diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap POLRI. Kalau hanya menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk disampaikan kepada Presiden, hal ini cukup dilakukan oleh kepolisian sendiri, tidak harus oleh sebuah komisi nasional. Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap POLRI juga diragukan jika Kompolnas hanya sebatas menampung keluhan-keluhan masyarakat mengenai penegakan hukum - tahap penyelidikan dan/ atau penyidikan - tanpa memiliki kewenangan untuk memberi penilaian atas tindakan kepolisian atau diskresi kepolisian. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan yaitu pertama bagaimana mengontrol pelaksanaan diskresi kepolisian dapat dipertanggung jawabkan Secara Hukum, kedua bagaimana Mengoptimalkan fungsi pengawasan Kompolnas untuk mempercepat reformasi POLRI, Ketiga kebijakan Strategis macam apa yang dapat disarankan kompolnas kepada presiden untuk membantu POLRI meningkatkan Profesionalismenya sehingga kepuasan masyarakt meningkat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kompolnas Dalam Hubungannya Dengan Polri yaitu menurut Perpres 17 Tahun 2011, Kompolnas merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Fungsinya sebagai pengawas fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya Yang Telah Dilakukan Kompolnas Sebagai Pengawasan Terhadap Polri yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) selama tahun 2010 menerima keluhan dan pengaduan dari masyarakat di seluruh daerah di Indonesia sebanyak 1.537 kasus."Dari 1.537 kasus pengaduan yang masuk di Kompolnas, baru sekitar 60 persen yang sudah ditindaklanjuti dan 40 persen lainnya masih dalam proses. Kebijakan Yang Dapat Dilakukan Kompolnas Dalam Upaya Untuk Mempercepat Reformasi Polri yaitu perlunya penguatan legitimasi Kompolnas dalam kehidupan demokrasi. Dalam praktek sistem demokrasi, fungsionalisasi Kompolnas dalam rangka membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Polri. Kata Kunci : Kompolnas, Reformasi Polri These authorizations are too simple for a national commission in charge of helping the President but instead they were too weak for a commission that is expected to perform the function of oversight of police. If only receive suggestions and complaints regarding police performance to be submitted to the President, this is simply done by police themselves, not necessarily by a national commission. Conversely, the effectiveness of oversight of police is also doubtful if Kompolnas accommodate only limited to public complaints about law enforcement - the investigation stage and / or investigation - without having the authority to pass judgment on police actions or police discretion. In this regard, in this thesis was appointed the first three issues, namely how to control the execution of police discretion can be justified By law, both how to optimize the function of supervision Kompolnas to accelerate police reform, the Third Strategic what kind of policy can be recommended to the president Kompolnas to help police improve the masyarakt professionalism so that satisfaction increases. This study uses juridical-empirical approach, namely to study and examine the interrelationships between law with social institutions to another. Research results indicate that the status, tasks, and functions Kompolnas in Connection with the police that according to Presidential Decree 17 of 2011, non-structural Kompolnas is located below and to the President. Function as a functional supervisor of police performance to ensure professionalism and independence of the Police. Implementation functional supervision function is carried out through monitoring and evaluation of performance and integrity of members and police officials in accordance with the provisions of the legislation. The effort was done Kompolnas For Oversight Of the Police National Police Commission (Kompolnas) during the years 2010 and complaints from people in all regions in Indonesia as many as 1537 cases. "Of the 1537 cases of complaints coming in Kompolnas, only about 60 percent already followed up and 40 percent were still in the process. Policy Can Do to Accelerate efforts Kompolnas in the necessity of strengthening the Police Reform Kompolnas legitimacy in a democracy. in practice the democratic system, functionalization Kompolnas in order to assist the President to establish the policy to police. Keywords: Kompolnas, Police Reform