KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Abstract

Pancasila sebagai ideologi memayungi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta sekaligus menjadi bintang penuntun (leitstar) yang mengarahkan Indonesia mencapai cita-citanya. Memperhatikan urgensitas Pancasila tersebut, maka Pancasila mendapat proteksi khusus, baik melalui sarana penal maupun non penal. Perelindengan terhadap Pancasila saat ini tidak sekedar dilakukan secara konvensional, melainkan sekaligus melalui pemanfaatan teknologi. Kajian ini menarik peneliti melangsungkan penelitian tesis yang berjudul kebijakan penanggulangan kejahatan mayantara terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Permasalahan sekaligus batasan penulisan tesis ini adalah bagaimanakah kebijakan penanggulangan kejahatan mayantara terhadap Pancasila sebagai ideologi negara pada saat ini? Dan bagaimanakah kebijakan penanggulangan kejahatan mayantara terhadap Pancasila sebagai ideologi negara pada masa yang akan datang? Penelitian hukum ini dilangsungkan dengan menggunakan metode yuridis secara luas, melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan penangulangan kejahatan terhadap Pancasila saat ini dilangsungkan melalui sarana penal dan non penal. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal pada KUHP terdapat pada Pasal 107a, 107b, 107c, 107d dan 107e. pengaturan di di luar KUHP dimuat pada UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2008; dan UU dan Nomor 42 Tahun 2008. Hanya saja terdapat rumusan delik yang secara langsung mengatur cyber political crime against Pancasila dan masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum berkaitan dengan pembuktian dan lainnya. Upaya non penal pada saat ini mencakup aspek pencegahan melalui agama, stigmatisasi sosial, kesenjangan sosial (kemiskinan), pendidikan, dan pemanfaatan teknologi. Mengenai kebijakan kriminal yang akan dating melalui pendekatan penal, dapat dilihat dari pengaturan RUU KUHP 2012 yang telah diformulasikan cukup baik untuk menanggulangi kejahatan mayantara terhadap Pancasila. Berkaitan dengan penggunaan sarana non penal tetap mengacu pada model saat ini, hanya saja perlu dilakukan beberapa modifikasi dan perbaikan. Berdasarkan hasil penelitian diberikan saran kepada komponen atau sub sistem peradilan pidana agar meningatkan kualitasnya dalam penguasaan teknis yuridis dan kontruksi ilmiah hukum pidana, kepada pembuat undang-undang hendak segera membahas dan mengesahkan Konsep KUHP dan kepada penyelenggara negara dan seluruh masyarakat hendak ditingkatkan sinergisitas dalam menanggulangi faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan mayantara terhadap Pancasila. Kata kunci: Kebijakan kriminal, kejahatan mayantara terhadap Pancasila Pancasila as ideology is shading the whole national life and state sectors; and also as a leitstar that directs Indonesia in achieving its aims. Concerning that urgency of It, Pancasila deserves a very special protection, either by penal or non penal approach. Only,regarding the development of technology, that protection must be enhanced, because nowadays the threats to Pancasila are designed in conventional and much more in virtual manners. Dealing with that situation, thesis research that take criminal policy on cyber political crime against Pancasila as a state-ideology. The problem and scope of this thesis is ‘ how criminal policy on cyber political crime against Pancasila as a state-ideology is formulated in present and future’. The objectives of this thesis, of course, directed to answer that question that functions as a scope of this thesis. Legal research that takes juridical methods extensively. In this legal research used statute-law, comparative and conceptual approach. The legal research results criminal policy on cyber political crime against Pancasila, nowadays, held by penal and non penal approach. That policy held by penal tools have the form Penal Code and another a part of state law in substance criminal law. We can use article 107a, 107b, 107c, 107d, and 107e Penal Code. Then, the regulation apart of Penal Code can be found in The Indonesian Act Number 11 in 2008 that partially regulates cyber crime and The Indonesian Act Number 32 in 2004, The Indonesian Act Number 11 in 2008 that particually regulate about the types of cyber crime dan The Indonesian Act Number 32 in 2004; The Indonesian Act Number 10 in 2008; The Indonesian Act Number 42 in 2008. Only, there is not direct criminal act formulation yet that regulates cyber political crime against Pancasila and there are several weakness in law enforcement dealing with legal evidence and et cetera. Nowadays, non penal means overwhelms prevention aspect through religion, social stigmatization, social gap, education and utilization technolology. Dealing with the upcoming policy, comprenhensive regulation in The Concept of Penal Code 2012 is already able to overcome cyber political crime against Pancasila. To support that law enforcement The Concept of Criminal Procedure Code is also already able to overcome the problem concerning legal evidence. The non penal approach to prevent this crime will still use nowdays concept, but we must make some progress and modification. The research result suggests to the component of criminal justice system for improving their quality of juridical technical and also scientific criminal construction capabilities; to legislator for mooting and legitimating The Concept Of Penal Code; to government and the entire Indonesian People for increasing the synergy in coping with condusive factor that impact cyber political crime against Pancasila. Keywords: criminal policy, cyber political crime against Pancasila