DAMPAK YURIDIS PEMERIKSAAN SETEMPAT (GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING) DALAM HUKUM ACARA PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PIDANA

Abstract

Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Dampak Yuridis Pemeriksaan Setempat (gerechtelijk plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, dimaksudkan untuk mencari solusi hukum dari dampak kekosongan hukum (recht vacuum) yang timbul mengenai penerapan pemeriksaan setempat. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur secara normatif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai aplikasi pemeriksaan setempat. Permasalahan yang ditampilkan dalam tesis ini, diantaranya: Bagaimana kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana pada saat ini, Apa fungsi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana, Bagaimana dampak yuridis pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana, serta Bagaimana formulasi pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana yang akan datang. Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter dengan menggunakan metode sistimatis yang dianalisis secara kualitatif normatif. Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa yang menjadi kebijakan aplikasi pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini merupakan kebijakan yang berasal dari penemuan hukum oleh hakim dengan metode konstruksi hukum, yang mengedepankan keadilan substansial dan asas peradilan cepat. Selanjutnya, fungsi pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana digunakan untuk keyakinan hakim, pertimbangan untuk menetapkan penyerahan barang bukti serta menambah keterangan bagi hakim. Kemudian dampak yuridis pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam hukum acara pidana adalah, tidak adanya unifikasi (keseragaman) aturan mengenai pemeriksaan setempat dalam praktik hukum acara pidana pada saat ini, yang meliputi: ketidakseragaman mengenai para pihak yang mengikuti pemeriksaan setempat dalam perkara pidana dan ketidakseragaman mengenai uraian pemeriksaan setempat dalam pertimbangan hukum pada putusan perkara pidana yang tidak jelas dan lengkap. Oleh karena masih terjadi ketidakseragaman terkait pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana pada saat ini, maka perlu formulasi dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas tentang aturan ruang lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana untuk menciptakan kepastian hukum. Kata Kunci: Pemeriksaan Setempat, Hukum Acara Pidana, Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana. Discussion of the theoretical and normative assessment of The Judicial Impact of the Local Examination (gerechtelijk plaatsopneming) on The Criminal Procedural Law in Light of Criminal Verdict Legal Considerations Aspects, intended to seek legal solutions of the impact of the legal vacuum (recht vacuum) a rising on the application of the local examination. This is because there are no regulations governing the normative in the Book of Law Criminal Code (KUHAP) regarding the application of the local examination. Issues presented in this thesis, such as: How the policy of local examination (gerechtelijke plaatsopneming) applications in criminal procedure at this point, What is the function of local examination (gerechtelijke plaatsopneming) in consideration of criminal case law decisions, how the judicial impact of the local examination (gerechtelijke plaatsopneming) in the criminal procedure law, as well as How to check the local examination (gerechtelijke plaatsopneming) formulation in the renewal of the Criminal Procedure Code to come. This study uses the method of approach to the specification of normative legal analytical descriptive study, using the data type of research focused on secondary data collected through the study of literature and documentary studies using systematic methods were analyzed qualitatively normative. Based on the results of the study can be seen that the policy of the local examination applications in criminal procedure at the time this was a policy stemming from the discovery of the law by judges with the legal construction method, which emphasizes the principles of fairness and substantial justice quickly. Furthermore, the function of the local examinations in criminal cases to judge faith, consideration to establish proof of delivery and add the testimony for judges. Later, the judicial impact of the local examination (gerechtelijke plaatsopneming) in criminal law is, the absence of unification (uniformity) local rules regarding examinations in the practice of criminal law at the moment, which include: unequal on the parties to follow the local inspection and inequality in the criminal case concerningdescription of the local examination within the legal considerations in the decision of criminal cases that are not clear and complete.Therefore, there is still unequal relevant local examination in criminal procedure at this point, it is necessary to the formulation of the renewal of the Book of the Law of Criminal Law (KUHAP) is clear about the scope of the rules and procedures for local examination in the criminal procedure law to create legal certainty . Keywords: Local Examination, Criminal Procedure Law, Criminal Verdict Legal Considerations.