Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Universitas Diponegoro Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 2013 ABSTRAK Wahjoe Handini Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Jawa Tengah xv + 135 halaman + 11 tabel + 3 gambar + 27 lampiran Dalam upaya penurunan angka HIV/AIDS, ada bebrapa kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang penanggulangan HIV dan AIDS (Perda). Adapun dokumen pendamping Perda yaitu Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 (Pergub). Dengan adanya Perda diharapkan penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun semakin menurun, tetapi pada kenyataanya penderita HIV/AIDS setiap tahun mengalami peningkatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Subjek penelitian Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS di Jawa Tengah. Hasil menunjukkan penelitian bahwa jumlah sumber daya pelaksana program saat ini belum mencukupi dibandingkan dengan jumlah wilayah cakupan walaupun ada asisten yang membantu pelaksanaan program, beberapa petugas masih merangkap dengan tugas lain. Alokasi dana terbesar yaitu pada daerah yang sudah mempunyai perda, Kabupaten Batang sebesar Rp 368.720.000,00 dan dana yang terbesar digunakan untuk penanganan sebesar Rp 217.533.240,00. Sedangkan dana terendah yaitu pada daerah yang belum mempunyai perda, Kabupaten Kendal sebesar Rp 143.665.000,00 dan dana yang terbesar digunakan untuk pencegahan sebesar Rp 56.419.141,00. Setiap kegiatan pengimplementasian kebijakan penanggulangan HIV/AIDS saat ini belum ada Standar Operasional Prosedur secara khusus. Namun sebelum melaksanakan kegiatan ada rapat untuk persiapan kegiatan-kegiatan. Kegiatan rapat antara lain membuat TOR, undangan, jadwal, daftar hadir, dokumentasi dengan metode rapat paparan, diskusi, dan diskusi kelompok. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi dari SKPD terkait, meningkatkan dukungan dana, membuat Standar Operasional Prosedur untuk mempermudah pengimplementasian kebijakan Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Penanggulangan HIV/AIDS Kepustakaan : 20, 2005-2012 Diponegoro University Faculty of Public Health Master’s Program in Public Health Majoring in Health Policy Administration 2013 ABSTRACT Wahjoe Handini Implementation Analysis of HIV/AIDS Control Policy in Province of Central Java xv + 135 pages + 11 tables + 3 figures + 27 enclosures As an effort to decrease number of HIV/AIDS cases in Province of Central Java, some regulations to control the diseases had been released namely Regional Regulation of Central Java Province Number 5 Year 2009 about HIV/AIDS control and Governor Regulation Number 72 Year 2010 about A Guidance for Implementation of the Regional Regulation. In fact, number of HIV/AIDS rise sharply from year to year. This was qualitative research. Data were collected using a method of indepth interview. Subjects were program managers of Central Java AIDS Commission. The results of this research showed that amount of current resources was not sufficient to implement the program compared to amount of the coverage area. Even though there was any assistant who supported implementation of the program, some officers had multi-tasks. The highest funding allocations were in Batang District which had a regional regulation equal to Rp 368,720,000.00 and the highest expenditure to control was Rp 217,533,240.00. In contrast, the lowest funding allocations were in Kendal District which did not have a regional regulation equal to Rp 143,665,000.00 and the lowest expenditure to control was Rp 56,419,141.00. Even though there was no Standard Operating Procedure (SOP) for implementing the policy, a meeting was conducted before implementing the program to prepare Terms of Reference, invitation, a schedule, an attendance list, and documentation using methods of a panel and group discussion. As a suggestion, the commission needs to increase participation of related working units, increase funding support, develop SOP to ease implementation of the policy. Key Words : Policy Implementation, HIV/AIDS Control Bibliography : 20 (2005-2012)