PERENCANAAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PLP-BK DI DESA KUTOHARJO, KAB. KENDAL

Abstract

Pendekatan perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program PLP-BK untuk mengentaskan kemiskinan ternyata tidak berhasil menjamin keberhasilan program, sehingga digunakan pendekatan lain berupa pendekatan perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif tergolong sebagai jenis perencanaan baru yang belum melekat dalam praktek pembangunan di Indonesia, maka perlu diadakan suatu kajian mengenai peluang dan tantangan implementasi perencanaan kolaboratif tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti memilih salah satu lokasi pelaksanaan program PLP-BK di Kab. Kendal, yaitu Desa Kutoharjo sebagai lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengeksplorasi (menggali) pemaknaan dan pengimplementasian perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan post-positivistik, dengan dasar filosofis fenomenologis, metode penelitian kualitatif, dan dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan identifikasi terhadap aspek: karakteristik warga Desa Kutoharjo, pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, serta peluang dan tantangan penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara secara semiterstruktur dan mendalam (depth interview) terhadap 19 orang pelaku yang berkaitan langsung atau memiliki pengalaman terhadap fenomena pelaksanaan Program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan untuk menunjang penelitian, yaitu melalui survei instansi dan penelitian naskah/dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa penerapan perencanaan kolaboratif dalam pelaksanaan program PLP-BK di Desa Kutoharjo, Kab. Kendal belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang berhasilnya pencapaian unsur perencanaan kolaboratif itu sendiri yang meliputi: transparansi, transfer pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, inklusivitas perencanaan, perpaduan antarstakeholder (informasi, pengetahuan, dan kemampuan), partisipasi warga dalam perumusan visi (tujuan), pembelajaran bersama, perwujudan rasa memiliki, komunikasi, pendekatan interdisipliner dalam perencanaan, komitmen stakeholder, kepercayaan antarstakeholder, serta review perencanaan oleh pemerintah. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu: pengurangan peran Bappeda sebagai koordinator agar terjalin hubungan yang bersifat kemitraan, pengadaan pertemuan informal untuk menjamin terjadinya pembelajaran bersama dan inklusivitas perencanaan, penghapusan/revisi prosedur SPPN agar tercipta perencanaan yang lebih bersifat fleksibel (tidak kaku), penjaringan aspirasi terhadap seluruh anggota masyarakat desa lokasi pelaksanaan program PLP-BK, serta pengeliminiasian prosedur pelaksanaan program PLP-BK yang sulit dipenuhi oleh warga (format LPJ yang rumit, prosentase dana swadaya yang besar, dan penentuan pengadaan kawasan prioritas).