PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN DI DESA KANDANGAN, KECAMATAN KANDANGAN, KABUPATEN TEMANGGUNG

Abstract

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia ditandai dengan ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan terutama pembangunan di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Daerah perkotaan ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian, sedangkan daerah pedesaan identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Akan tetapi, kenyataannya di tahun 1990an pedesaan tidak terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi yang dilihat dari kondisi perekonomian pedesaan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa daerah pedesaan memberikan kekuatan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional dan pedesaan merupakan salah satu bagian penting yang dapat diperhatikan dalam menetukan arah pembangunan nasional. Peran pemerintah dalam mendorong pembangunan pedesaan dilakukan dengan menetapkan kebijakan yang tepat dan tindakan yang diwujudkan dengan program nyata pemerintah. Kebijakan dan pelaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah bermuara pada tiga aspek pembangunan pedesaan, yakni terciptanya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dan ekonomi pedesaan. Upaya tersebut pada dasarnya telah dilakukan oleh Kabupaten Temanggung, salah satunya meningkatkan alokasi APBD untuk gerakan membangun dusun/ desa. Penelitian bertujuan untuk menilai peran pemerintah pada tiap level pemerintah dalam mendorong pembangunan pedesaan, apalagi dengan diberlakukannya otonomi daerah, tiap level pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur pembangunan di daerah otonomnya, seperti pemerintah desa memiliki peran dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarah kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Berkaitan dengan penelitian ini yang mencoba menjelaskan peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan maka metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah campuran yakni gabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif di mana penelitian kualitatif dilakukan terlebih dahulu baru dilanjutkan penelitian kuantitatif untuk menyimpulkan hasil studi. Hasil penelitian ini adalah posisi level peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan. Analisis peran pemerintah sebagai penetapan kebijakan dan pelaksana program pembangunan pedesaan dapat menyimpulkan peran pemerintah kabupaten memiliki peran yang tinggi dalam menjalankan perannya baik sebagai regulator dan pelaksana program pembangunan pedesaa. namun peran pemerintah kabupaten yang dirasakan oleh masyarakat belum begitu mendapatkan dampak yang kuat oleh masyarakat hal ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten masih bersifat pemampu. Kedua, peran pemerintah kecamatan menurut analisis memiliki peran hanya sebagai fasilitator kebijakan maupun pelaksana pembangunan. Hal ini dikarenakan terdapatnya pergeseran fungsi dan kedudukan pemerintah kecamatan. Sedangkan untuk peran pemerintah desa didalam pembangunan pedesaan pada dasarnya memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dan sebagai pelaksana program pembangunan, namun dilapangan pemerintah desa lebih cenderung menjalankan fungsi sebagai pelaksana program pembangunan. Keywords : peran pemerintah, pembangunan, pedesaan, kebijakan dan pelaksana