IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KAWASAN PINGGIRAN KOTA SEDANG JEKULO KABUPATEN KUDUS

Abstract

Perkembangan wilayah yang semakin pesat di kota sedang menuntut adanya suatu pengendalian pembangunan. Indonesia sendiri sudah memiliki rencana tata ruang yang harus diimplementasikan di lapangan. Namun, upaya pengendalian pembangunan yang merupakan bagian dari penataan ruang masih belum efektif dimana fokus penanganan pengendalian pembangunan lebih kepada kota-kota besar. Padahal kota sedang mengalami perkembangan begitu pesat. Pengabaian pengendalian pembangunan pada kota sedang ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan yang baru saja diterbitkan sebagai upaya untuk mengatasi dinamika perkotaan yang berkembang pesat. Penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut menjadi terlambat dimana sekarang ini perkembangan sudah bergitu pesat. Kecamatan Jekulo merupakan kawasan pinggiran Kabupaten Kudus yang sekarang ini berkembang pesat sebagai kawasan industri dan memiliki daya tarik tersendiri selain sebagai kawasan pinggiran kota yang masih menyediakan lahan yang cukup untuk pembangunan, juga merupakan kawasan perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati. Perkembangan kawasan pinggiran yang tidak terkendali juga didukung kurang tanggapnya/ perhatian dari pemerintah setempat mengenai perubahan guna lahan yang semakin pesat pada kawasan pinggiran. Pada dasarnya kegiatan pengendalian pembangunan meliputi penerapan bentuk kegiatan maupun instrumen berdasarkan Peraturan Daerah. Namun peraturan sebagai aspek normatif masih dianggap tidak penting dan menjadikan tidak sesuai antara apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan atau Peraturan Daerah dengan implementasinya di lapangan (empirik). Dari penjelasan di atas mendorong untuk diadakan penelitian mengenai implementasi pengendalian pembangunan kawasan pinggiran kota sedang dengan wilayah studi Kecamatan Jekulo. Penelitian ini berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi pengendalian pembangunan di Kecamatan Jekulo sebagai kawasan pinggiran yang mengalami perkembangan wilayah pesat? Tujuan dari penelitian ini tentunya untuk mengkaji implementasi pengendalian pembangunan di Kecamatan Jekulo meliputi 2 sasaran yaitu analisis bentuk kegiatan (perizinan, zoning, subdivisi, pengawasan) dan analisis instrumen pengendalian pembangunan (development charges, KDB, KLB, GSB dan RTH). Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, pendekatan penelitian yang dipakai adalah dengan deskriptif kualitatif explanatory yaitu mampu menjelaskan atau memaparkan implementasi pengendalian pembangunan yang meliputi dua variabel di atas. Objek penelitian berupa dokumen, lapangan (Kecamatan Jekulo) dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang meliputi pemerintah dan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, survei literatur dan institusional dengan 5 proses analisis meliputi analisis proses perizinan dalam pembangunan, analisis penerapan zoning dalam pembangunan, analisis penerapan subdivisi (peraturan rinci/detail) dalam pembangunan,analisis kegiatan pengawasan dalam pembangunan, analisis penerapan instrumen pengendalian pembangunan (meliputi development charges atau pembiayaan perizinan pembangunan, KDB, KLB, GSB dan RTH dalam pembangunan). Teknik analisis yang digunakan ada 3 yaitu analisis deskriptif kualitatif (menjelaskan variabel penelitian), telaah dokumen (mengkaji dokumen untuk mengetahui normatif dari pengendalian pembangunan di Kecamatan Jekulo) dan analisis komparatif (membandingkan kebijakan dalam penerapan di lapangan). Temuan studi yang diperoleh adalah ketidaksesuaian penerapan peraturan di lapangan, keberadaan peraturan lama, ketidakdisiplinan petugas/dinas dalam pengendalian pembangunan, ketidaktahuan masyarakat tentang KDB, KLB, GSB dan RTH. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian pembangunan di Kecamatan Jekulo dikatakan kurang dalam hal implementasinya di kecamatan ini, karena apa yang telah diatur dalam peraturan daerahnya, masih ada yang belum diterapkan di lapangan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah membuat RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan), membuat peraturan daerah yang belum ada yang merupakan bagian dari kegiatan pengendalian pembangunan, memperbaiki rencana tata ruang yang ada sekarang, implementasi setiap peraturan daerah kabupaten kudus yang telah ditetapkan, sinkronisasi peraturan dan implementasinya di lapangan, peningkatan sosialisasi peraturan daerah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian pembangunan Keyword: implementasi pengendalian pembangunan, peraturan daerah, kawasan pinggiran kota sedang