ARAHAN FUNGSI PEMANFAATAN LAHAN DI KABUPATEN WONOGIRI

Abstract

Kabupaten Wonogiri yang terletak pada hulu DAS Bengawan Solo mempunyai wilayah dengan kondisi bentang alam yang beragam, cenderung berbukit-bukit dengan lereng curam, dengan topografi daerah yang tidak rata ( + 48 % dari luas keseluruhan Kabupaten Wonogiri) . Selain itu, kondisi alam tersebut menjadikan Kabupaten Wonogiri mempunyai potensi erosi tinggi dan lahan kritis. Oleh karena itu, kondisi fisik Kabupaten Wonogiri cenderung rentan terhadap perubahan, serta memegang peranan penting dalam menjaga lingkungan di daerah bawahnya, terkait dengan DAS Bengawan Solo. Bentuk penggunaan lahan di Kabupaten Wonogiri harus melihat karakteristik fisik yang ada, yang dapat diketahui dari arahan fungsi pemanfaatan lahan di Kabupaten Wonogiri. Arahan fungsi pemanfaatan lahan merupakan tingkat kesesuaian lahan untuk pemanfaatan ruang tertentu, yang terbagi menjadi kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya ( SK Mentan No.837/KPTS/UM/II/1980 dan No.683/KPTS/UM/VII/1981 ) . Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan arahan fungsi pemanfaatan lahan di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan SK Mentan No.837/KPTS/UM/II/1980 dan No.683/KPTS/UM/VII/198. Kawasan lindung yang ditetapkan pada arahan fungsi pemanfaatan lahan, memiliki fungsi perlindungan bagi kawasan di sekitarnya, dan tidak diperuntukkan kegiatan budidaya. Terlebih lagi bagi kegiatan budidaya yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, seperti kawasan perkotaan. Pertumbuhan kawasan perkotaan erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk ( Yunus, 2005 ) , dimana adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan berdampak pada peningkatan kebutuhan ruang terbangun sebagai wadah aktifitas yang ditimbulkan. Pada akhirnya, peningkatan kebutuhan ruang terbangun tersebut dapat memacu terjadinya konversi lahan, dan apabila hal ini terjadi pada kawasan dengan fungsi lindung, maka akan membahayakan kawasan lindung yang ada, bahkan dapat berakibat pada rusaknya lingkungan dan timbulnya bencana alam. Oleh karena itu, kawasan perkotaan pada kawasan lindung tersebut harus diperhatikan perkembangannya. Metode penelitian arahan fungsi pemanfaatan lahan yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif. Analisis penentuan arahan fungsi pemanfaatan lahan dilakukan dengan analisis skoring terhadap faktor-faktor penentu kriteria arahan fungsi pemanfaatan lahan, yaitu jenis tanah, kelerengan, dan curah hujan, untuk kemudian saling dioverlaykan, dan hasilnya akan dioverlaykan kembali dengan kawasan lindung lokal. Untuk mengetahui sejauh mana bentuk penggunaan lahan yang tidak sesuai pada kawasan lindung, diketahui dari hasil overlay antara peta persebaran permukiman dan arahan fungsi pemanfaatan lahan. sedangkan untuk mengetahui distribusi kawasan perkotaan pada kawasan lindung diketahui dari overlay peta perkotaan Kabupaten Wonogiri dengan peta arahan fungsi pemanfaatan lahan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa dari arahan fungsi pemanfaatan lahan ditetapkan kawasan lindung seluas 36.04 ribu Ha, kawasan penyangga seluas 60.09 ribu Ha, kawasan budidaya seluas 86.03Ha. Dari kawasan lindung tersebut, didalamnya meliputi kawasan lindung lokal seluas 22.976,55Ha yang terdiri dari sempadan waduk Gajah Mungkur, hutan wisata, sempadan sungai, sempadan pantai, dan kawasan rawan erosi. Pada kondisi eksisiting dilapangan, diketahui bahwa 5.4% dari 36.700 Ha kawasan permukiman di Kabupaten Wonogiri berada pada kawasan lindung, atau sebesar 1.987,727 Ha. Pada beberapa kawasan permukiman tersebut terdapat kawasan yang telah berkembang sebagai perkotaan yang terletak pada wilayah dengan prosentase kawasan lindung yang besar, diantaranya Ngarjosari ( Tirtomoyo ) , Bero ( Manyaran ) , Puloharjo ( Eromoko ) , Girikikis ( Giriwoyo ) , dan Wuryorejo ( Wonogiri ) . Meski memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang lambat, akan tetapi kawasan perkotaan tersebut dapat lebih berkembang jika diberi rangsangan untuk berkembang, sehingga perkembangan perkotaan tersebut juga tetap harus diperhatikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan untuk menyusun kebijakan penataan ruang yang sesuai dengan arahan fungsi pemanfaatan lahan dan juga dapat disusun suatu kebijakan untuk memperhatikan perkembangan kawasan permukiman dan perkotaan pada kawasan lindung. Kata Kunci : Arahan Fungsí, Pemanfaatan Lahan, GIS, Wonogiri