IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERBAIKAN PRASARANA PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PESISIR KELURAHAN TANJUNG EMAS, KOTA SEMARANG

Abstract

Kawasan pesisir merupakan lokasi yang strategis dan dekat dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan, oleh karena itu para nelayan memilih kawasan pesisir sebagai tempat tinggalnya. Lebih dari empatbelas juta penduduk atau sekitar 7,5% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan yang ada di kawasan pesisir ( Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003 ) . Sebagian besar permukiman di kawasan pesisir yang ada di Indonesia dalam kondisi yang kurang layak huni. Dalam perkembangannya, permukiman kumuh di kawasan pesisir Kota Semarang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di kawasan pesisir. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung Ridlo, Universitas Sultan Agung Semarang pada tahun 2002 menyebutkan bahwa 13 titik lokasi permukiman kumuh berada di Kecamatan Semarang Utara yang salah satu titik tersebut berada di Kelurahan Tanjung Emas. Semarang bagian utara menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang karena kawasan dekat pantai menjadi pusat perdagangan dan industri yang menarik orang untuk datang dan bekerja.Mereka kemudian mencari tempat tinggal seadanya di dekat pabrik atau pantai, kemudian sedikit demi sedikit permukiman kumuh terbentuk. Berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh telah ditetapkan yang salah satunya yaitu Program perbaikan Kampung yang pada dasarnya ditik beratkan pada pembangunan fisik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan identifikasi implementasi kebijakan program perbaikan prasarana permukiman kumuh yang di kawasan pesisir Kelurahan Tanjung Emas Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan program perbaikan prasarana permukiman kumuh di kawasan pesisir Kelurahan Tanjung Emas, Kota Semarang. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka sasaran yang dilakukan identifikasi program perbaikan prasarana permukiman kumuh, identifikasi peran stakeholder yang terlibat dalam program perbaikan prasarana permukiman kumuh, analisis manfaat yang diperoleh masyarakat di kawasan pesisir dan analisis implementasi kebijakan program perbaikan prasarana permukiman kumuh, serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil studi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif mengunakan wawancara yang ditujukan kepada pihak-pihak instansi pemerintah daerah yang terkait dan tokoh masyarakat dan kuesioner yang ditujukan kepada masyarakat di kawasan pesisir Kelurahan Tanjung Emas. Substansi yang dianalisis adalah implementasi kebijakan program perbaikan prasarana permukiman kumuh. Output penelitian ini adalah dapat diketahui pelaksanaan kegiatan perbaikan prasarana permukiman di Kelurahan Tanjung Emas meliputi peninggian dan pemavingan jalan, renovasi WC, pembuatan jamban umum, pembuatan talud dan pemeliharaan saluran. Kegiatan peninggian dan pemavingan jalan merupakan kegiatan yang bersifat konsisten dilakukan karena karakteristik fisik alam di kawasan pesisir selalu mengalami penurunan muka tanah. Pada prinsipnya model implementasi kebijakan program perbaikan prasarana permukiman di Kelurahan Tanjung Emas mendekati model pola Bottom-Topper, sedangkan peta implementasi kebijakan, secara umum mendekati model Merilee S Grindle yaitu terletak di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Rekomendasi yang dibuat yaitu peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, peningkatan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kepekaan tanggung jawab sosial bagi swasta, dan meningkatkan aktivitas peduli lingkungan untuk wilayah yang membutuhkan peningkatan kualitas SDM bagi akademisi. Kata Kunci: Kebijakan, prasarana permukiman kumuh, kawasan pesisir