PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN JAMBON PADA KAWASAN PERBATASAN KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN

Abstract

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah dalam konteks pembagian administratif adalah kesatuan masyarakat dalam hukum yang mempunyai setempet menurut prakarsa sendiri. Batas wilayah ini menunjukkan sejauh mana kewenangan daerah agar tidak melebar ke daerah lain. Interaksi dari batas wilayah antar daerah atau lebih. Kawasan ini mulai berkembang sehingga menuntut adanya penyediaan prasarana yang baik, terutama jalan dan jembatan, karena berpengaruh terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat di kedua daerah. Penyediaan prasarana pada kawasan perbatasan ini, memerlukan koordinasi antar pemerintah daerah karena dalam pengelolaan prasarana perkotaan semestinya dilakukan melalui pendekatan yang sifatnya terus menerus, tidak terhalang dan terputus oleh batas administrasi. Jalan Jambon dan Jembatan Blambangan merupakan prasarana perhubungan di kawasan perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Jembatan Blambangan sebagai penghubung kedua ruas Jalan Jambon sempat roboh sehingga membutuhkan kerjasama penanganan oleh kedua daerah. Selain itu, pada Jalan Jambon terjadi ketidakseimbangan kondisi jalan karena pada ruas Kota Yogyakarta lebih buruk dibandingkan Kabupaten Sleman. Melihat kondisi tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengkaji kerjasama pengelolaan jalan dan jembatan yang menghubungkan kedua daerah tersebut, terutama setelah adanya permasalahan.