AMBIGUITAS DAN TAFSIR IDEAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Abstract

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), yang pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa (extra ordinary efforts). Salah satu kendala signifikan yang dihadapi penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi karena adanya ambiguitas (multi tafsir) di antara penegak hukum (jaksa, hakim dan advokat) dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-udang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU PTPK). Disertasi ini mengungkap dan meneliti realita adanya sikap ambigu para penegak hukum pada beberapa kasus yang dijadikan sampel (contoh) dalam penelitian ini. Ada 4 (empat) contoh kasus Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikategorikan sebagai kasus-kasus yang penting dan “besar” baik modus operandinya, besarnya nilai kerugian negara yang ditimbulkan dan pelakunya yang punya status sosial yang tinggi atau cukup dikenal dalam masyarakat. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan pendekatan juridis normatif, Dengan membatasi metode penelitian yuridis normatif ini dimaksudkan agar penelitian dapat difokuskan khusus pada aspek normatif doktrinal. Disertasi ini berupaya menjawab pemasalahan pokok sebagai berikut: 1. Bagaimanakah realita praktek pengadilan kasus-kasus TPK yang menunjukkan adanya sikap ambiguitas penegak hukum dalam menafsirkan unsur-unsur TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK? 2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab ambiguitas dan metode tafsir yang bagaimana yang digunakan penegak hukum dalam menafsirkan unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK? 3. Tafsir ideal yang dapat dipedomani penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan Psl. 2 dan Psl. 3 UU PTPK sesuai maksud pembuat UU sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat? Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami (to understanding) penafsiran aparat penegak hukum dan para teoritisi hukum dalam menafsirkan suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai TPK dalam kasus-kasus riel. Dari sini akan diketahui bahwa penafsiran yang dilakukan berpihak pada paradigma atau atau ajaran hukum tertentu sebagai starting point (atau sebab-sebab) terjadinya penafsiran yang ambigu). Selanjutnya dibahas pula faktofr-faktor penyebab terjadinya ambiguitas dan mengulas bagaimana ambiguitas itu terjadi pada kasus-ksus yang menjadi objek penelitian, sehingga akan diketahui lebih mendalam pemikiran dari para penegak hukum yang menangani kasus-ksus tersebut (jaksa, penasehat hukum dan hakim) Setelah ditemukakannya starting point yang berujung pada ambiguitas penafsiran, maka sesuai tujuan umum di atas, studi ini akan berusaha menemukan cara atau metode yang digunakan dalam penafsiran terhadap perbuatan TPK dan konsekuensi dari penafsiran yang digunakan bagi penegakan UU PTPK. Pada bagian terakhir penelitian ini sesungguhnya hendak menawarkan kerangka atau model ideal penafsiran terhadap perbuatan TPK pada umumnya dan atau penafsiran terhadap unsur-unsur delik pidana korupsi yang sejalan dengan maksud pembuat UU PTPK serta sesuai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Corruption as an extra-ordinary crimes should use an extra-ordinary effort to eradicate it. One of major constrain for lawyer (Prosecutor, Judge, Advocate) in eradicating corruption is the ambiguity/multi-interpretation regarding the implication of article 2 paragraph (1) and article 3 Law No. 31 year 1999 as amended by Law No. 20 year 2001 regarding Corruption Eradication. The purpose of this dissertation is to discover and to analyze lawyers interpretation ambiguity in particular 4 cases as sample for this research. The 4 cases consider as high profile cases in the sense of crime method, the amount of state lose, and the defendant status as a politically exposed person. Method of the research is a legal normative approach. This method use in purpose to limit the scope of research in the base of jurisprudence norm. The research aim to answer 3 major questions: First: How is the lawyer ambuigity in interpratating the element of crime of article 2 and article 3 of Corruption Eradication Law in the court practice? Second: What is the interpration method of the lawyer that could be the ambiguity factors of lawyers in interpretating article 2 and 3 corruption Eradication Law? Third: What is the proper intgrpretation could use as a guidance in interpretating of article 2 and 3 Corruption Eradication Law as the purpose of the Law Maker to bring the justice? ln general, the purpose of this research is how to understand the lawyers interpretation and the jurisprudence in interpretating certain acts that could consider as Corruption in real cases. From this point of view, we could discover the tendency of the Lawyer of using the social fact paradigm or the jurisprudence as the raison d'etre (basis of the argumentation) that could create the ambiguity interpretation. Furthermore, this dissertion also analyzing the factors that could create the ambiguity interpretation, and how the ambiguity interpretation expose in particular sample cases. As the result from this point, we could discover the tought and consideration of the lawyer (prosecutor, judge, advocate) who directly involve the real cases. After discovering the the raison d'etre (basis of the argumentation), as mentioned in general purpose, the research study would discover the method in interpretation the act of corruption and the consequence of particular interpretation of element of crime in Corruption. ln the final part, this research suggest a frame work or idealic model in interpretating the act of corruption in general or interpretating the element of crime in Corruption as the understanding of the law maker and as in social justice value.