REKONSEPTUALISASI HAK KONSTITUSIONAL CALON PERSEORANGAN MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF

Abstract

Penelitian disertasi ini dilatar belakangi oleh kecenderungan adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam regulasi calon perseorangan dan adanya kekhawatiran adanya implikasi negatif terhadap calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila calon perseorangan memenangkan dalam pemilukada. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi pergeseran pola pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; mengapa regulasi calon perseorangan saat ini cenderung diskriminatif dan tidak adil, serta implikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan bagaimana konsep baru hak calon perseorangan. Paradigma penelitian yang digunakan adalah legal constructivisme, dengan pendekatan penelitian hermeneutik. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal, sehingga jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggabungkan logika induktif (data primer) dan logika deduktif (data sekunder) atau yang disebut abduksi. Adapun teknik pengecekan keabsahan data akan dipakai teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa (1) Pergeseran pola pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah terjadi karena perubahan paradigma hak dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, bahwa hak itu tidak terbagi habis oleh parpol tetapi memberikan hak kepada perseorangan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, sehingga calon perseorangan diperbolehkan; (2)a. Beberapa bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam regulasi calon perseorangan yakni terdapat dalam sanksi bagi calon perseorangan yang mengundurkan diri dan syarat dukungan. Faktor penyebabnya ialah adanya penyimpangan pada saat pembentukan peraturan dan penyimpangan terhadap makna calon perseorangan oleh pembentuk undang-undang; (2)b. Terpilihnya kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan ternyata memiliki implikasi yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ; (3) Konsep baru tentang hak konstitusional calon perseorangan, bahwa hak itu diberikan harus berbasis pada nilai keadilan, tidak diskriminatif dan jangan sampai menutup kembali hak yang telah diberikan, serta diberikannya kewenangan pada pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik dalam relasi antara kepala daerah dan DPRD. Implikasi secara teoretik bahwa diperbolehkannya calon perseorangan karena adanya pergeseran paradigma hak dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dan implikasi secara praktis bahwa perlunya amandemen regulasi calon perseorangan dengan berbasis pada nilai keadilan dan tidak diskriminatif, serta diberikannya kewenangan pada pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik dalam relasi antara kepala daerah dan DPRD. Kata Kunci : Rekonseptualisasi, Hak Konstitusional, Calon Perseorangan. Background of this dissertation research is tendency of discrimination and injustice of regulation on individual candidate and negative implication to individual candidate in the management of local government if individual candidate elected in local election (pemilukada). The problems of this research is why happened friction of admission filling pattern of chief and deputy of local government; why recent regulation on individual candidate tends to discriminative and unjust, and its implication in the management of local government; and how to make new concep of individual candidate rights. Research paradigm applied is legal of constructivism, with hermeneutic reaserch-approach. This is a socio-legal research, so that data type applied covers primary data obtained through interview and observation, and secondary data obtained through documentary study. Data obtained will be analyzed by joint inductive logic (primary data) and deductive logic (secondary data) or abduksi. Triangulation of data will be used as a technique of checking data validity. The research result shows, that (1) already happened change of rights paradigm that the rights not divided pot by political party but the rights gives individual candidate rights to be a nominator in local election as a chief of local government; (2)a. Some discrimination form and unjustice in regulation individual of nomination who is resign and support promise. The cause of tendency of discrimination and injustice is deviation at the time of regulation making and negative perception of regulation maker on individual candidate; (2)b. The eligible head of a district whose come from individual candidate has positive implication in the management of local government; (3) New concept about constitutional rights individual candidate, that the right it to be given must base of justice value, undiscriminative and don’t be close again which already to be given, and necessary to be given authority to the central goverment to resolve every conflict in the relationship and the regional head of parliement thet could impact on goverment instability in the region. Implication on as teoretic that to be permitted the individual candidate cause it was like paradigm rubbing rights in election head/deputy of a district and implication as practical that necessary regulation of amandement individual candidate with base of justice value and undescriminative and to be given authority to the central goverment to resolve every conflict in the relationship and the regional head of parliement thet could impact on goverment instability in the region. Keyword: Reconceptualisation, Constitutional rights, individual candidate.