REKONSTRUKSI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MENUJU KEBERLANJUTAN EKOLOGI

Abstract

Fokus kajian dalam disertasi ini adalah birokrasi pemerintah daerah yang tidak optimal dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan dari fakta bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap terdegradasi yang mengancam kelestarian fungsinya. Desentralisasi politik dan administrasi kepada daerah sebetulnya bertujuan mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dalam konteks sumber daya alam dan lingkungan hidup, hal tersebut dapat memberikan dorongan positif bagi terlindunginya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Faktanya, otonomi telah melahirkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tetap mengedepankan eksploitasi dari pada konservasi. Faktor penyebab terjadinya persoalan di atas antara lain berasal dari birokrasi pemerintah daerah, baik dalam aspek struktur, substansi, maupun kulturnya. Sehubungan dengan itu, disertasi ini bertujuan melakukan kajian kritis terhadap birokrasi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, potensi modal sosial pemerintah daerah, dan rekonstruksi birokrasi pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan Paradigma yang mendasari penelitian disertasi ini adalah non-positivisme, dan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dikaji, meliputi teori tentang birokrasi, teori sistem dari Niklas Luhman, teori tentang hierarki norma hukum (Stufentheorie) dan prinsip legalitas, teori budaya hukum, serta teori tentang modal sosial. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan diskusi kelompok terfokus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Disertasi ini menemukan berbagai faktor penyebab birokrasi pemerintah daerah tidak optimal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang berasal dari aspek konstruksi kelembagaan, substansi peraturan perundang-undangan, maupun kultur hukumnya. Konstruksi kelembagaan birokrasi pemerintah daerah bercorak sektoral, sementara kerja koordinasi masih menunjukkan kelemahan, dan besarnya kewenangan bupati/walikota telah mengakibatkan intervensi politik terhadap birokrasi pemerintah daerah. Substansi peraturan perundang-undangan bercorak anthroposentrisme, berwatak developmentalisme, dan tidak mencerminkan prinsip legalitas. Kultur birokrasi patron-client belum sepenuhnya hilang, orientasi nilai yang mengedepankan eksploitasi dari pada konservasi, dan sikap yang formalistik serta sektoral. Sementara itu, modal sosial yang dimiliki pemerintah daerah, mobilitasnya seringkali membutuhkan inisiatif pihak luar. Kerjasama antar daerah sebagai salah satu wujud modal sosial masih mengalami hambatan dari aspek regulasi. Disertasi ini menghasilkan rekonstruksi birokrasi pemerintah daerah dengan menggunakan kerangka konsep hukum progresif, baik dari aspek struktur, substansi, maupun kultur hukum birokrasi, untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berparadigma ekosentris, bertujuan keadilan ekologi, bermetodekan eco-democracy, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, untuk menuju terciptanya eco-local governance. Kata kunci: rekonstruksi, birokrasi pemerintahan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup The focus of the dissertation is the local government bureaucracy that is not optimal in managing natural resources and environment. It is shown from the fact that natural resources and environmental continuing degraded that threaten the sustainability of its functions. Political and administrative decentralization to the regions is actually aimed to realize the democratization of the regional administration, which in the context of natural resources and environment, it can give a positive endorsement for the protection of natural resources and environment. In fact, autonomy has cretaes the practices of natural resource management and environment are still promoting the exploitation of the conservation. Causes of the issues listed above, among others, come from local government bureaucracy, both in terms of structure, substance, and culture. Accordingly, this dissertation aims to critical review of the government bureaucracy in the management of natural resources, social capital potential of local governments, and the reconstruction of local government bureaucracy to be more optimal in carrying out the functions of natural resource and environment management in sustainable manner. The paradigm underlying this dissertation research is non-positivism, and theories used to analyze the problems that were examined, are the theory of bureaucracy, systems theory of Niklas Luhman, a theory of hierarchy of legal norms (Stufentheorie) and the principle of legality, legal culture theory, and theory of social capital. Meanwhile, the approach used in this research is the socio-legal approach. The research was done through observation, depth interviews with informants, and focus group discussions. The data obtained and analyzed, through the steps of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. This dissertation found various factors causing the government bureaucracy is not optimal in the management of natural resources and environment, which comes from the aspect of institutional construction, the substance of legislation, as well as its legal culture. Institutional construction of local government bureaucracy patterned sectoral, while the coordination still shows weakness, and the authority of the regent / mayor has resulted in political intervention against the local government bureaucracy. The substance of the legislation patterned anthropocentrism, characterized developmentalism, and do not reflect the principle of legality. The bureaucratic culture of patron-client have not disappeared, the orientation value that puts the exploitation of the conservation, and formalistic attitudes as well as sectoral. Meanwhile, social capital owned by local governments, the mobility often require an outside party initiatives. Inter-regional cooperation as one form of social capital are still encountered resistance from regulatory aspects. This dissertation resulted reconstruction of local government bureaucracy by using a framework of progressive legal concepts, both from the aspect of structure, substance, and the legal culture of bureaucracy, to create the regional administration with the paradigmatic ecocentrism, aimed at ecological justice, using the eco-democracy, and holding on to the values of Pancasila, towards the eco-local governance. Key words: reconstruction, local government bureaucracy, natural resources and environment.