REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN BERBASIS PADA SISTEM KEARIFAN LOKAL (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan)

Abstract

Politik hukum ketahanan pangan nasional berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A ayat (1), Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), serta Pasal 34 UUD RI 1945 dalam perwujudannya lebih diorientasikan pada mekanisme pasar global yang sangat liberal dan kapitalistik serta mengabaikan sistem kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat. Realita ini berdampak pada terjadinya krisis pangan dan hilangnya keanekaragaman hayati, baik pada saat ini maupun di masa mendatang karena ketergantungan dalam pemenuhan pangan nasional terhadap pasar yang sangat liberal dan kapitalistik. Kondisi krisis dan dilematis ini mendorong penulis untuk melakukan kajian tentang latar belakang pengingkaran politik hukum ketahanan pangan nasional terhadap sistem kearifan lokal serta dinamika perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat Tengger dalam pengelolaan sumberdaya pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan mereka kemudian merekonstruksi politik hukum ketahanan pangan berbasis pada sistem kearifan lokal yang hidup dan dikembangkan oleh masyarakat adat, ketiganya merupakan permasalahan dalam disertasi ini. Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Adat Tengger Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif-konstruktivistik dengan pendekatan socio legal antro. Penelusuran dan penafsiran data mengikuti arus penelitian dan hermeneutik fenomenologis yang digunakan untuk pengumpulan data, mereduksi, dan memverifikasi serta menyajikan data. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teori makro tentang negara hukum, negara kesejahteraan, dan teori bekerjanya hukum serta sibernetik digunakan untuk menjelaskan fenomena makro. Sedangkan teori mikro yang meliputi teori hukum progresif, teori interaksionis simbolik, teori konflik, teori pluralisme hukum dan kebijakan publik. Hasil studi ini menyimpulkan (1) Politik hukum ketahanan pangan nasional existing lebih berorientasi pada pasar global yang liberal kapitalistik serta mengingkari keberadaan sistem kearifan lokal masyarakat adat. Kuatnya pengaruh IMF dan WTO dengan disetujuinya AoA, TRIPs dan SAP oleh pemerintah memicu krisis pangan dan membahayakan kedauatan pangan nasional, (2) Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam bersifat ambivalen, bersyarat bahkan meniadakan eksistensi hak-hak mereka. Hal ini memicu terjadinya konflik hukum antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam. (3) Melalui kerangka teori makro dan mikro serta dialektika antara politik hukum ketahanan pangan ideal dan “existing” terumuskan kontruksi baru model co-management atau co-existence politik hukum ketahanan pangan yang mensinergikan kelembagaan ketahanan pangan Negara (pemerintah) dengan masyarakat adat. Atas dasar kesimpulan ini direkomendasikan pada para pemegang peran, legislatif maupun eksekutif di pusat maupun daerah agar secepatnya merekonstruksi politik ketahanan pangan yang lebih akomodatif, berpihak dan berbasis pada sistem kearifan lokal masyarakat adat. Kata kunci : Rekonstruksi, politik hukum, ketahanan pangan, sistem kearifan lokal, perlindungan hukum, hak masyarakat adat dan kedaulatan pangan. Politics of law concerning national food security based on Article 18 B paragraf (2) Article 27 paragraph (2), Article 28 A paragraph (1), Article 33 paragraph (1), (2), (3), (4) and (5), Article 34 of the Constitution of The Republic of Indonesia 1945 in its realization is more oriented towards the global market mechanism which is very liberal and capitalistic system and ignore local wisdom held by indigenous communities. These realities have an impact on the food crisis and loss of biodiversity, both at present and in the future because of reliance in meeting national food market that is very liberal and capitalistic. Crisis situation and dilemma has led the authors to conduct a study about the political background of the denial of national food law on indigenous wisdom systems and the dynamics of the legal protection of indigenous peoples existence Tengger in agricultural resource management in order to realize the sovereignty of their food and then reconstructing the legal political system of food security based on indigenous wisdom and developed by indigenous community, the trio is a problem in these dissertation. This field research was conducted on Indigenous communities in Ngadas Tengger Village, Malang Municipal. This study uses qualitative research tradition socio-constructivist approach to legal anthropology. Search and interpretation of data following the current hermeneutic phenomenological research and used for data collection, reduction and verifying and presenting data. This study uses primary and secondary data. This study uses a macro theory of the state law, the welfare state and working of the law and cybernetic theories used to explain macro phenomena. While the micro-theory which refers to progressive legal theory, theory of symbolic interaction, conflict theory, the theory of legal pluralism and public policy. The conclusions are : (1) Existing politics of law regarding national food security is more oriented to global markets as well as denying the existence of liberal capitalistic system of local wisdom of indigenous community. The strong influence of the IMF and the WTO with the approval of the AoA, TRIPS and SAP by government triggered food crisis and endangering national food souvereinty, (2) the legal protection of indigenous rights in natural resource management is ambivalent, conditional even negate the existence of their rights. This sparked a legal conflict between indigenous community and governments in natural resource management. (3) Through the theoretical framework of macro and micro as well as the dialectic between the political ideal of food security law and "existing" formulated new construction, co-management or co-existence of food security which the laws of political institutions to synergize the food security of State (government) with indigenous community. On the basis of this conclusion is recommended in all the stakeholders, legislative and executive at national and regional levels for food security policy as soon as possible to reconstruct a more accommodating, impartial and based on indigenous knowledge systems of those indigenous peoples. Key words: reconstruction, politics of law, food security, system of local wisdom, legal protection, indigenous rights and food sovereignty.