REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN JAMAAH HAJI

Abstract

Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di dalam UU No. 13 Tahun 2008 belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji. Kebijakan dalam hukum positif berlaku asas iedereen wordt geacht de wet te kennen. Substansi suatu peraturan sering tidak lengkap, tidak jelas, tidak mengatur atau mengatur tidak sesuai dengan keadilan masyarakat. Permasalahannya, mengapa kebijakan penyelenggaraan ibadah haji belum dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepentingan jamaah haji, bagaimana kebijakan penyelenggaraan ibadah haji memberikan jaminan perlindungan hukum kepentingan jamaah haji, dan bagaimana rekonstruksi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat memberikan perlindungan hukum kepentingan jamaah haji. Penelitian bertujuan untuk menemukan argumentasi dan bukti-bukti mengapa kebijakan penyelenggaraan ibadah haji belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji dan upaya untuk merekonstruksi kebijakan itu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran alternatif mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Paradigma qualitative-constructivism dengan pendekatan socio legal digunakan untuk mengkaji law as relative and contextual consensus dan law as experiential realities. Metode hermeneutik dan fenomenologis digunakan untuk mengumpulkan, mereduksi, memverifikasi dan menyajikan data. Terhadap fenomena temuan penelitian digunakan teori mikro yaitu Teori Kebijakan Publik, Teori Hukum Progresif dan Teori Interaksionalis Simbolik. Analisis fenomena makro digunakan Teori Bekerjanya Hukum dan Sibernetik. Tujuan akhir adalah konstruksi baru mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks perlindungan hukum kepentingan jamaah haji. Hasil penelitian menujukkan bahwa, substansi kebijakan penyelenggaraan haji belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji, yaitu : (1) penyelenggara ibadah haji mempunyai hegemoni kuat karena berkedudukan sebagai regulator sekaligus operator sehingga dapat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji; (2) perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji bersifat legal formal sehingga tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji di bidang keuangan, manasik ibadah haji, birokrasi, peran serta masyarakat dan keamanan; (3) konstruksi baru mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dalam konteks perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji meliputi regulasi dan kelembagaan secara holistic. Berdasarkan kesimpulan ini direkomendasikan agar Presiden mengkaji ulang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, terutama dalam hal pemisahan fungsi regulator dan operator. Kata kunci : Kebijakan Publik, Penyelenggaraan Ibadah Haji, Sosio Legal, Rekonstruksi. The policy of the hajj implementation in Act No. 13 of 2008 have not provided guarantees legal protection against the interest of Hajj pilgrims. Policy in positive law applies the principle iedereen wordt geacht de wet te kennen. The substance of a regulation are often incomplete, unclear, doesn’t regulate or not regulate in accordance with community justice. The problems are, why the policy of the hajj implementation can not provided guarantees legal protection against the interest of hajj pilgrims, and how the reconstruction of the hajj implementation which can provide legal protection to the interest of hajj pilgrims. The research aims to find the arguments and evidence why the policy of Hajj implementation can not give legal protection to the interests of hajj pilgrims and the attempt to reconstruct the policy. The results of the research are expected to contribute alternative ideas about policy of the hajj implementation. The qualitative-constructivism paradigm with socio legal approach used to assess law as relative and contextual consensus and law as experiential realities. Hermeneutic and phenomenological methods used to collect, reduce, verify and present the data. To the phenomenon of research findings, used the micro theory, they are theory of Public Policy, Progressive Legal Theory and the Symbolic Interactionism theory. Analysis of macro phenomena used the Legal Work and Cybernetic Theory. The final goal is a new construction of policy of the hajj implementation in the context of the legal protection to the interest of hajj pilgrims. The results of the research showed that, the substances of the policy of hajj implementation have not given guarantees legal protection against the interest of hajj pilgrims, such as : hajj organizers have a strong hegemony because it serves as the regulator as well as operators that may affect the legal protection of the interests of hajj pilgrims; legal protection of hajj pilgrims has formal legal character so it doesn’t give full legal protection to the interest of hajj pilgrims in the financial sector, the rituals of hajj, the bureaucracy public participation and security; new construction on the policy of hajj implementation in the context of the legal protection to the interests of hajj pilgrims include regulatory and institutional holistically. Based on this conclusion it is recommended that the President reviewed the implementation of the policy of hajj implementation, especially in terms of separation of regulator and operator functions. Keywords: Public Policy, Hajj Implementation, Socio Legal, Reconstruction.