OPTIMALISASI PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN DAN ATAU ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MAUPUN ATAS DASAR KERUGIAN KEPERDATAAN

Abstract

Disertasi dengan judul “Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan” dalam pembahasannya menempatkan jaksa tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana Jaksa Pengacara negara dalam kedudukan selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Udang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Salah satu tugas Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata yaitu upaya mengembalikan keuangan dan atau aset negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Mengapa Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan belum optimal ? (2) Bagaimana konsep Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan di masa datang ? Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Data penelitian dikumpul dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jaksa pengacara negara dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat diketahui banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara. Namun hasil yang telah didapat oleh Jaksa Pengacara Negara menunjukan bahwa kinerja Jaksa Pengacara Negara efisien. Pengaturan substantif dari Jaksa Pengacara Negara yang berperan dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi tertera dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Pengacara Negara dapat menggugat pihak yang telah merugikan keuangan dan atau aset negara dengan dasar kerugian keperdataan. Konsep Hukum yang tepat untuk dipergunakan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang merugikan keuangan dan atau aset negara karena tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugiaan keperdataan dimasa datang yaitu dengan menggunakan konsep hukum progresif. Jaksa Pengacara Negara bertindak tidak lagi secara responsif dan menunggu datangnya kasus ke meja kerja tetapi seketika jika ada kerugian dalam keuangan negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak secara sah untuk mewakili hak-hak negara. Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara, Kerugian Keperdataan. The title of this dissertation is “Optimize the Role of State Solicitor in return financial and / or assets acquired in result of corruption or on the basis of the current financial loss" in his discussion of putting the prosecution not only carry out basic tasks as a public prosecutor, but also burdened with other tasks included in the civil case, where State Solicitor Lawyer in position as the state government's legal counsel. Those duties and authorities governed in Article 30 paragraph 2 the act No. 16 year 2004 regarding Public Prosecution Service. One of State Solicitor duty in the civil case affair is recovering the loss of state financials or state assets. Questions of the research are (1) why does the State Solicitor sub optimal in recovering the loss of state finances or state assets regarding proceeds of corruption or breach of civil damages ? (2) How to make a future concept for the role of State Solicitor in recovering the loss of state finances or state assets of proceeds of corruption or breach of civil damages ? This research was conducted by the method of normative juridical approach. Specification used in this study was descriptive analytic. In the Attorney General’s Office, High Public Prosecution Office of Central Java, District Prosecution Office in the region of Central Java. The research data collected by interview, documentation and direct observation in the field. As a result of the research, role of State Solicitor an preserving or recovering the loss of state finances or state assets regarding proceeds of corruption or breach of civil damages is not satisfying optimal. In compare of number obstacles and achievements, the achievement of State Solicitor are the prove the efficient work of State Solicitor Substantively, the legal ground for State Solicitor in preserving or recovering the loss of state assets caused by unlawful act govern an Article 31 paragraph 1 and paragraph 2 the act No. 31 year 1999 regarding Corruption Eradication. In addition, the legal ground for State Solicitor in preserving or recovering the loss of state finances or state assets caused by breach of civil damages. Public Prosecution Service. Recently, State Solicitor work based of special power of attorney from goverment institution or state company or regional company. In the future, the best model is a progressive model the allowed the State Solicitor not solely waiting the delivery of spacial power of attorney but automatically could represent the goverment of state company or regional company in condition of the appearing of state loss. Keywords: State Solicitor, Corruption, State Finance, Civil Damages