FENOMENA PENGADILAN JALANAN: Analisis Kebijakan Kriminal Atas Tindakan Main Hakim Sendiri yang Dilakukan Sekelompok Orang terhadap Pelaku Pencurian

Abstract

Pengadilan jalanan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat, yaitu berupa tindakan sekelompok orang yang melakukan pemukulan secara beramai-ramai terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pencurian. Pengadilan jalanan selain merupakan reaksi masyarakat terhadap pelaku pencurian, pada dasarnya juga merupakan perbuatan melanggar hukum. Studi dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu; Pertama, mengapa ada sekelompok orang di dalam masyarakat yang melakukan pengadilan jalanan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pencurian? Kedua, bagaimanakah kebijakan kriminal sebagai upaya yang rasional dalam menanggulangi pengadilan jalanan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode penelitian hukum normatif yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas menelaah hukum sebagai sederetan norma-norma atau kaidah-kaidah perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadilan jalanan dan proses hukumnya, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yang demikian, dapat pula disebut sebagai metode penelitian yuridis dalam arti luas. Hasil analisis terhadap temuan di lapangan menunjukkan bahwa adanya intensitas kejahatan pencurian yang semakin meningkat, inkonsistensi penegakan hukum dalam kasus pencurian, serta respons masyarakat korban pencurian terhadap hukum dan penegakan hukum itu sendiri merupakan faktor penyebab terjadinya pengadilan jalanan di wilayah studi. Dalam perspektif kebijakan legislatif pengadilan jalanan merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana, tapi dalam perspektif kebijakan yudikatif sulit diaplikasikan. Sedangkan upaya penanggulangan melalui kebijakan nonhukum pidana masih belum optimal. Fenomena pengadilan jalanan perlu segera mendapat penanganan yang serius. Sementara penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana menemui kesulitan dalam aplikasinya, maka melalui reorientasi kebijakan kriminal yang lebih mengedepankan kebijakan nonhukum pidana (nonpenal policy) daripada kebijakan hukum pidana (penal policy) sangat diperlukan sebagai langkah antisipasi munculnya pengadilan jalanan. Kata Kunci: Pengadilan Jalanan, Kebijakan Kriminal, Penegakan Hukum Street Justice is one form of violence frequently appears in the society, which is usually in the form of an action of a group of people doing harm together against the people suspected as the perpetrator of theft. In addition to a form of public reaction toward the thieves, basically street justice also serves as a violation to law. The Study aims at answering 2 (two) main problems, such as; Firstly, why are there groups of people in the society who perform street justice toward the people suspected as thieves? Secondly, how does criminal policy cope with street justice? The research applied normative legal research method. The employment of normative legal research method is aimed at a more significant research result in a way that it is not only in the form of a series of norms or legal principle connected with street justice and its legal process. The findings shows that the presence of an increasing intensity of theft, inconsistency of law enforcement in theft cases, and the responses of people as the theft victims toward the law enforcement itself are the factors that cause the street justice to occur in the area of study. In the perspective of legislative policy, street justice is a violation to criminal law, which in the perspective of judicative policy is hard to be applied. Meanwhile, the efforts of anticipation through nonpenal policy is not optimum yet. The phenomenon of street justice needs to get serious anticipation. While the anticipation effort through penal policy meets trouble in its application, the reorientation of criminal policy which emphasizes non penal policy rather than penal policy is crucial to be used as anticipation effort toward the emergence of street justice. Keywords: Street Justice, Criminal Policy, Law Enforcement