PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF UU RI NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

Abstract

Perlindungan Hukum TKI di Malaysia dalam Perspektif UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dipilih sebagai judul disertasi ini. Latar bekakang penulisan ini karena setelah berlakunya UU RI No.39 Tahun 2004 dan setelah ditandatanganinya MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia masih banyak terjadi pelanggaran HAM pada TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Fokus permasalahannya adalah mengapa setelah ditandatanganinya MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia masih terjadi pelanggaran HAM atas TKI di Malaysia, bagaimanakah perlindungan hukum TKI di Malaysia pada saat ini ditinjau dari UU RI No.39 Tahun 2004 dan bagaimanakah upaya hukum pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi TKI di Malaysia pada masa mendatang. Metode pendekatannya adalah yuridis normatif / doctrinal. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerja, perjanjian penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia, MoU Indonesia-Malaysia dan studi dokumenter untuk memperoleh data mengenai pelanggaran HAM yang dialami TKI selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Metode analisa data secara kualitatif normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yuridis yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM atas TKI di Malaysia setelah ditandatanganinya MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum TKI di Malaysia pada saat ini serta menemukan dan menjelaskan upaya hukum pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi TKI di Malaysia pada masa mendatang. Penelitian ini menemukan bahwa 1) UU RI No.39 Tahun 2004 bukan merupakan peraturan yang sempurna di dalam memberikan perlindungan hukum kepada TKI karena banyak pasal di dalam UU tersebut yang dapat merugikan TKI, 2)adanya ketidakteraturan di dalam sistem hukum khususnya struktur dan substansi hukum dalam proses pengiriman TKI di Malaysia, 3) pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI masih kurang hal ini dapat dilihat dari sanksi hukum yang dikenakan bagi oknum yang merugikan TKI hanya berupa sanksi administrasi saja tanpa adanya sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera bagi pelakunya, 4) upaya hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi TKI di Malaysia yaitu meningkatkan MoU menjadi perjanjian bilateral dan adanya upaya hukum dari pemerintah Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban Malaysia melakukan upaya hukum setempat (exhaustion of local remedies) atas warga negaranya yang melakukan pelanggaran HAM kepada TKI. Agar tindakan pelanggaran HAM atas TKI tidak terulang kembali, maka harus diketahui faktor-faktor yuridis yang menyebabkan pelanggaran HAM atas TKI di Malaysia dan adanya upaya hukum untuk merubah dan memperbaiki perlindungan hukum yang telah ada khususnya mengenai struktur dan substansi hukum yang dijelaskan dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi TKI yang telah ada selama ini, maka penulis menyarankan 1) memperbaiki faktor-faktor yuridis yang menyebabkan terjadinya tindakan pelanggaran HAM agar tidak terulang kembali, 2) peraturan mengenai penempatan dan pengiriman TKI perlu disempurnakan, 3) MoU ditingkatkan menjadi perjanjian bilateral 4) meningkatkan tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi TKI yang dilanggar selama bekerja di Malaysia. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga kerja Indonesia, Hak Asasi Manusia The Indonesian Migrant Workers (TKI-Tenaga Kerja Indonesia) Legal Protection in Malaysia in the Perspective of Indonesian Act 2004 (no 39) About the TKI Work Placement and Protection Abroad has been chosen as the title of this dissertation. The background of this writing is there are still many Human Rights violation to the TKI who work as housemaids in Malaysia whereas there was an MoU between the government of Indonesia and Malaysia. The main concern is why after the MoU was signed there are still many Human Rights violation upon the TKI in Malaysia, how the TKI legal protection in Malaysia nowadays as seen in the Indonesian Act 2004 (no 39) is, and how the Indonesian government legal remedies in the future towards the giving of the law protection to the TKI in Malaysia is. The methodological approach is normative juridical / doctrinal. Type of data used is secondary data. The data collection method used is literature review, legal documents on employment agreement, the agreement of TKI work placement and protection in Malaysia, the Indonesia-Malaysia MoU, and documentary study to collect the data about the Human Rights violation upon the TKI while working as housemaids in Malaysia. Data analysis method used is qualitative normative. The research purpose is to identify and describe the juridical factors that lead to the Human Rights violation upon the TKI while working as housemaids in Malaysia after the MoU was signed, to analyze and define the TKI legal protection in Malaysia nowadays, and to find and describe the Indonesian legal remedies in giving the TKI legal protection in Malaysia in the future. The research has found that 1) Indonesian Act 2004 (no 39) is not a perfect regulation in giving the TKI legal protection since many of the articles are unhelpful for the TKI, 2) there is a disarrangement in the legal system especially about the law structures and substance in the process of sending the TKI to Malaysia, 3)Indonesian government lacks in giving the TKI legal protection, and it can be seen from the given legal sanction to person who inflict the TKI which is only an administration sanction without any deterrent-effect punishment to the doer, 4) the legal remedies that could administer the TKI legal protection in Malaysia should be upgraded from the MoU into bilateral treaty and there should be an Indonesian legal remedy to sue Malaysian responsibility to do some exhaustion of local remedies upon Malaysians who do any Human Right violation to the TKI. In order to protect the TKI from Human Right violation in future, the juridical reasons which lead to the TKI Human Right violation in Malaysia should be found out, and there should be some legal remedies to change and revise the existing legal protection especially about the law structures and matters which is described using the legal system theory by Lawrence M. Friedman. To revise the existing legal protection for TKI, the writer suggests to 1) revise the juridical reasons to protect the TKI from the Human Right violation in future, 2) improve the regulation on the TKI Work Placement and Protection, 3) upgrading the MoU into bilateral treaty, 4) intensify the responsibility of Indonesian government to fight for the TKI Human Right violation while working in Malaysia. Key words: Legal Protection, Indonesian Migrant Workers (TKI), Human Rights