Gerakan Pemuda Pada Jaman Jepang

Abstract

1. Pendahuluan Selama 3,5 tahun berkuasa di Indonesia, pemerintah fasis Jepang dihadapkan pada keputusan politik yang ambivalen. Enam bulan pertama kekuasaannya di tahun 1942 Jepang mampu membuktikan kekuatan dan keunggulan angkatan perangnya dalam setiap medan pertempuran. Kemajuan berperangnya luar buasa, menakjubkan, pasukannya bergerak cepat bagaikan badai menyapu tempat-tempat pertahanan musuh. Akan tetapi keunggulan itu tidak berlangsung lama, yaitu ketika armada Jepang dipukul mundur oleh Sekutu pada akhir 1942. Kekalahan Jepang diberbagai medan perang pada akhirnya menyebabkan menipisnya keparcayaan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Jepang. Untuk itu Jepang harus memiliki kemampuan untuk memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap kewibawaan pemerintah Jepang. Bagaimanakah politik pemerintah Jepang dalam menjalin kerjasama dengan bangsa Indonesia?. Bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia terutama kalangan pemuda terhadap politik Jepang tersebut. Tulisan ini memberikan perhatian secara khusus kepada gerakan pemuda pada masa pendudukan Jepang di Indonesia awal 1943 hingga pertengahan 1945. Peristiwa ini menarik untuk menyimak kembali dinamika nasionalisme dari anak bangsa. Pertama karena secara politis gerakan pemuda pada waktu itu merupakan representasi campuran politik pemerintah Jepang yang bercorak eksploatatif, dengan politik nasionalisme modern yang sedang tumbuh di kalangan kaum pergerakan Indonesia. Kedua, stigma pemuda dalam dinamika sejarah kolonial di Indonesia, selama munculnya gerakan pemuda dalam wadah organisasi, pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan kesempatan yang baik dan memberikan tempat yang wajar kepada kaum nasionalis. Oleh karena itu, tidak dapat disalahkan kalau pemuda pada umumnya dan kaum nasionalis khususnya mengubah arah politiknya lebih mendekat kepada penguasa Jepang. Ketiga, penguasa Jepang yang semula menyatakan sebagai ”saudara tua” ternyata berubah menjadi saudara yang kejam dan ganas. Akibatnya kaum muda bergerak, bekerjasama untuk melepaskan diri dari belenggu pemerintah Jepang