KAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN PATI

Abstract

PBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan pencerminan pelaksanaan pembangunan daerah dalam pengembangan akuntabilitas dan kapabilitas pemerintah. Masyarakat merupakan penyumbang utama sumber penerimaan dalam APBD melalui pajak dan retribusi maka sudah sepantasnya masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunannya. Implementasi hak rakyat dalam APBD dapat diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Masyarakat sering tidak puas dengan kinerja APBD dan keluhan ketimpangan yang terjadi antara pengeluaran pemerintah dan publik menjadi sorotan. Dengan keluarnya UU no. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU no. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran.