KAJIAN KAPASITAS KABUPATEN SEMARANG DALAM MELAKUKAN PINJAMAN (STUDI KASUS : PEMDA DAN PDAM KABUPATEN SEMARANG)

Abstract

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No.22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, mengarahkan pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru dalam pelaksanaan sistem desentralisasi khususnya kemandirian di bidang keuangan termasuk mengenai masalah keterbatasan dana pembangunan di daerah. Salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai upaya dalam mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat adalah pinjaman daerah.