KEBIJAKAN POLA PEMIDANAAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT

Abstract

Bahan Analisis yang digunakan dalam penyusunan buku yang berjudul "Kebijakan Pola Pemidanaan Perlindungan Korban Dalam Upaya mensejahterakan masyarakat" ini diambil dari hasil penelitian penulis dalam menyusun disertasi yang berjudul "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang berorientasi pada Korban". Karena analisis kebijakannya berbeda, maka sistematika penulisan, permasalahannya serta kesimpulan yang tetapkan, berbeda dengan disertasi penulis. Dalam penyusunan buku ini bahkan terjadi perkembangan bahan yang digunakan maupun analisisnya itu sendiri, karena RUU KUHP Baru dalam disertasi yang dianalisis tahun 2008, sedang RUU KUHP Baru dalam buku ini tahun 2012. Pencapaian cita-cita bangsa oleh Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh para pendiri negara adalah membentuk pemerintah negara Indonesia yang berupaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan perlindugnan dan kesejahteraan sosial antara lain dapat ditempuh melalui kebijakan penal, khususnya kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Pola pemidanaan merupakan pedoman bagi Badan Legislatif/Badan Pembentuk Undang-Undang dalam menentukan; Jenis Pidana[Strafsoort], Lamanya Pidana [strafmaad] dan Cara Pidana dilaksanakan [Strafmodus]. Kebijakan pola pemidanaan dalam KUHP/WvS yang merupakan sistem induk hukum pidana materiil, masih berorientasi para pelaku, meskipun WvS, muncul perhatian terhadap korban, namun belum terbangun suatu kebijakan pola pemidanaan yang integral. Kebijakan pola pemidanaan perlindungan korban integral dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial inilah yang disuguhkan dalam buku ini.