“Menelusuri Praktik Pemberian Amplop kepada Wartawan di Semarang”

Abstract

ABSTRAKSI Praktik penyalahgunaan profesi wartawan selalu menjadi sorotan publik. Salah satunya terkait dengan praktik pemberian amplop kepada wartawan. Di Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah juga banyak wartawan yang mau menerima amplop. Padahal, Kode Etik Jurnalistik melarangnya. Posisi wartawan dan media massa yang strategis, karena bisa menyampaikan pesan kepada khalayak, membuat para narasumber atau humas di berbagai instansi, baik negeri maupun swasta, selalu ingin dekat dengan wartawan. Salah satu caranya agar bisa menaklukan wartawan itu adalah dengan memberikan amplop. Penelitian ini ingin melihat bagaimana dan mengapa praktik amplop wartawan di Kota Semarang? Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini menyajikan sejumlah temuan. Meski sudah tahu bahwa menerima amplop melanggar KEJ tapi banyak wartawan yang bebas menerima amplop. Minimnya gaji yang mereka terima telah menjadi pemicu wartawan menerima amplop. Akibatnya, amplop dari narasumber tidak dianggap sebagai pelanggaran tapi justru dianggap sebagai rezeki. Meski begitu ada wartawan yang digaji kecil tapi karena memiliki idealisme, dia tidak mau menerima amplop. Adapun besaran amplop yang diterima wartawan sangat bervariasi, mulai dari Rp 50 ribu hingga ada yang mencapai jutaan rupiah. Narasumber yang sering memberikan amplop adalah lembaga atau instansi yang membutuhkan pencitraan dan disana banyak perputaran uangnya, seperti di partai politik, DPRD Jawa Tengah dan perusahaan swasta. Narasumber/humas sudah menyadari bahwa memberikan amplop ke wartawan merupakan larangan. Tapi mereka tidak berani ambil resiko menghentikan amplop. Ada rasa takut akan dijauhi wartawan. Para wartawan semakin bebas menerima amplop karena banyak perusahaan media dan organisasi profesi sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap perilaku para wartawan. Untuk menghentikan praktik amplop, setidaknya ada tiga pihak yang harus berperan. Ketiganya tidak perlu berjalan secara bersama-sama, tapi cukup salah satu diantara tiga pihak tersebut, yakni pribadi wartawan, tegasnya perusahaan media dan narasumber menghentikan pemberian amplop. Rasionalisasinya, dalam keadaan apapun jika seorang wartawan idealis maka tidak akan mau menerima amplop. Meski dengan gaji kecil dan tidak diawasi perusahaannya, tapi jika idealis maka tidak akan mau menerima amplop. Selanjutnya, jika wartawan tidak idealis tapi perusahaan media tegas maka praktik amplop juga tidak terjadi. Sebab, jika perusahaan tegas maka wartawan penerima amplop akan dipecat. Selanjutnya, seburuk apapun kualitas wartawan dan seminim apapun pengawasan, tapi jika narasumber tidak memberikan amplop maka praktik amplop juga tidak akan terjadi. Kecenderungannya, narasumber memberikan amplop ke wartawan karena ingin diberitakan atau kasusnya tidak diungkap. Cara pandang seperti itu harus diubah. Narasumber harus kreatif agar kegiatannya diliput wartawan. Selain itu, jika ingin tidak diberitakan keburukannya maka jangan sekali-kali berbuat keburukan.   ABSTRACT The abuse of the journalism ethic has always been a misuse of the public spotlight. One abuse relates to “envelopes” or bribery. In Semarang, the capital city of Central Java province, many journalists are willing to receive the envelopes. Besides, the Code of Journalism Ethics forbids it. The position of journalists and mass media are strategic, because they convey a message to the audience. It makes many groups such as public relations of government and private sector, politicians, and others want to have close relationship to the journalists. One way to reach this goal is provide envelopes. This study wanted to see how and why the practice of bribery for Semarang journalist? This research uses qualitative descriptive method. There are some a number of findings below. The journalists know that receiving an envelope is not permitted based on Journalism Ethic, but they are due to practice it. The amount of envelope is varies greatly, ranging from 50 thousand rupiahs to millions of rupiahs. The journalists who receive the envelopes call the lack of salary as one of the reason. Since that the envelope is not considered as violation of Ethic Journalism, but as regard or sustenance. Nevertheless, some journalists are unwilling to receive envelopes. They, which are called as idealistic journalist, feel envelopes influence their independence. The groups who often provide the envelope are public relation of government, party officer, legislative, and private sector. Informant of the research was already aware that give envelopes is a ban. But they do not obey it. They do not want their relationship to the journalist is broken. Since that journalists are increasingly free to accept the envelope. In addition, media companies and professional organizations do not supervise the conduct of journalists. To stop it, at least there are three factors to play a role, which are journalists, media companies, and public relation or agencies. These factors must not be done together, but simply one among them. The reason is under any circumstances idealistic journalists always deny the envelope. They ignore the small salary and minimum media company surveillance. If the journalist is not idealistic but the surveillance of media company to their journalist is strictly, nothing is happened. If the journalists with minimum media company surveillance meet the agencies whom does not give the envelope, the practices will not happen. As we know, the agencies give the envelope to get positive image and close their weakness. This way should be changed. The agencies should be creative in order to make activities which will be covered by journalists. Finally, if they do not want to be preached their ugliness, they should work on the track or not to abuse of power.