Implementasi Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran Sistem Stasiun Jaringan SUN TV Network

Agung, Mumpuni (2011) Implementasi Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran Sistem Stasiun Jaringan SUN TV Network. Masters thesis, Master Program in Communication Science.

[img]
Preview
PDF
297Kb
[img]
Preview
PDF
81Kb
[img]
Preview
PDF
333Kb
[img]
Preview
PDF
181Kb

Abstract

ABSTRAKSI Salah satu aspek krusial dalam sistem stasiun jaringan adalah persoalan regulasi. Dengan demikian, dipandang perlu adanya penelitian yang bisa mengeksplorasi tentang praktik sistem stasiun jaringan LPS TV non eksisting, bagaimana implementasi UU Penyiaran terkait dengan kepemilikan dan isi siaran sistem stasiun jaringan, bagaimana praktik ekonomi politik yang terjadi yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran Sistem Stasiun Jaringan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma Post Positivisme. Teori yang digunakan adalah Ekonomi Politik, serta Regulasi Penyiaran yang mengatur tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Hasil temuan penelitian, Sistem Stasiun Jaringan Televisi Lokal yang dibangun SUN TV Networks tidak mampu menciptakan diversity of ownership karena adanya akuisisi dan pengambilalihan kepemilikan dari stasiun-stasiun lokal di daerah, dengan komposisi saham mayoritas milik SUN Televisi (MNC), berkisar 50-99,99 persen. Namun secara legalitas SUN TV tidak melanggar UU 32 Tahun 2002. Faktor ekonomi politik mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sistem siaran berjaringan. Ketentuan minimal 10 persen konten lokal, implementasinya sudah bisa dilaksanakan dengan baik meski dari segi kualitas belum tercapai. Sisi-sisi kelemahan dari regulasi tentang Sistem Siaran Jaringan adalah keterbatasan opsi yang mengatur ranah penyiaran, serta kalimat-kalimat yang tidak dibuat gamblang sehingga memunculkan penafsiran lain. Untuk itulah pemerintah pusat diharapkan konsisten dengan peraturan atau regulasi yang telah dikeluarkan. ABSTRACT One crucial aspect in television networking system (SSJ) is a matter of regulation. Thus, it is deemed necessary to research which can explore the practices of network stations LPS system of non existing TV, how the implementation of the Broadcasting Act relating to the ownership and broadcast content network station system, how the political economic practices that relate to ownership and broadcast content Network Station System. The approach used in this research is the paradigm of Post Positivism. The theory used was of Political Economy, and the Broadcasting Regulations governing the three things, namely the structure, behavior, and content. Research findings, System of Local Television Network stations are built SUN TV Networks are not able to create a diversity of ownership because of the acquisition and takeover of ownership of local stations in the area, with the composition of a majority stake owned by SUN TV (MNC), range 50-99, 99 percent. But the legality of SUN TV does not violate the Act 32 of 2002. Political economic factors affecting the implementation of networked broadcast system. Terms of minimum 10 percent local content, its implementation can be performed well despite not yet been reached in terms of quality. The sides of the weakness of regulation on the Network Broadcast System is the limited options that govern the realm of broadcasting, as well as sentences that are not made explicit so that raises another interpretation. For this reason the central government is expected to be consistent with the rules or regulations have been issued.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Communication Science
ID Code:38441
Deposited By:Magister Ilmu Komunikasi
Deposited On:14 Feb 2013 15:32
Last Modified:17 Dec 2015 16:41

Repository Staff Only: item control page