PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PERFILMANINDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

Abstract

ABSTRAKSI Pergantian rejim kekuasaan pemerintahan acapkali diikuti perubahan sistem di berbagai lini bidang maupun kebijakan. Terlebih lagi kondisi masyarakat yang selalu berkembang menuntut diikutinya pula tata aturan dan sistem yang selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Demikianlah selayaknya Pemerintah sebagai pemangku amanat rakyat membuat sistem perundangan yang tercermin dalam setiap kebijakan yang mendasarkan dan memperhatikan kebutuhan publik, dalam konteks ini perfilman nasional. Peran Pemerintah dalam pembuatan kebijakan menjadi penting untuk dikaji secara mendalam berkaitan dengan bahwa setiap rezim Pemerintahan memiliki ideologi dan kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan atas negara. Kebijakan adalah saah satu yang digunakan untuk itu. Penelitian ini menggunakan Historical Comparative Research yang berguna untuk menggali dan membandingkan kebijakan dalam bidang perfilman yang diambil oleh Pemerintah Orde Baru dan era Reformasi serta implementasi kebijakan tersebut, dan juga hal-hal yang melatar-belakangi munculnya kebijakan itu. Pemerintahan Orde Baru sadar bahwa Film memiliki potensi baik positif maupun negatif dilihat dari sudut pandang kepentingan Orde Baru saat itu. Oleh karena kemampuan strategisnya tersebut sekaligus perlu diwaspadai dan dikontrol (bahkan dikriminalisasi) agar tidak mengganggu ketahanan kekuasaan Pemerintah saat itu. Film diposisikan sebagai piranti komunikasi top down Pemerintah kepada masyarakatnya. Di sisi lain kontrol Pemerintah Orde Baru terhadap perkembangan perfilman negeri yang terlalu ketat dirasa seperti pasung bagi perkembangan perfilman nasional. Sementara itu era Reformasi bergulir selepas tumbangnya Pemerintahan Orde Baru mendapati warisan berbagai macam persoalan perfilman yang telah bertahun-tahun bertumpuk dan siap memberontak dari pasungan (politik) Pemerintah. Oleh karena itu momen pergantian kekuasaan ini menjadi pemicu disegerakannya penggantian regulasi kebijakan perfilman yang sekian lama dirasa sudah tidak relevan lagi dengan konteks kemasyarakatan sekarang ini. Pemerintah era Reformasi mendapat dukungan sekaligus tuntutan untuk mendorong perfilman nasional ke arah yang lebih baik. Sementara itu industri perfilman dan idealisasi para kreator film belum menemukan titik temu. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong munculnya kesadaran kritis mengenai persoalan yang muncul di balik pembuatan kebijakan. hal apa yang melatar-belakangi munculnya kebijakan tersebut, serta implementasi logis dari kebijakan yang telah ditetapkan.