Kajian Kerawanan dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang

Abstract

RINGKASAN Salah satu hasil Konferensi Pembangunan Berkelanjutan Rio+20 adalah menekankan perlunya konservasi dan pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan, ketahanan pangan dan mata pencaharian serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan telah mentargetkan kawasan konservasi laut 10% wilayah pesisir laut dunia pada tahun 2020. Tujuh puluh persen bagian planet bumi adalah lautan, namun kurang dari setengah persennya yang berstatus dilindungi. Dalam pengelolaan kawasan konservasi laut dunia, kurang dari sepertiganya yang dilindungi secara aktif, sedangkan 71% tidak ada pengelolaan yang aktif. Sampai tahun 2011, Pemerintah Republik Indonesia telah menginisiasi kawasan konservasi laut seluas 15 juta ha lebih, melebihi target 10 juta ha pada tahun 2010. Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang yang berstatus sebagai Taman Wisata Alam dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN mempunyai banyak tantangan dan tekanan ekologis akibat abrasi, akresi, sedimentasi, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dan rencana pembangunan PLTU di kawasan konservasi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah baik yang ditetapkan oleh pusat maupun daerah, mengidentifikasi jenis-jenis kerawanan yang dapat mempengaruhi keberlanjuan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang dan merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan mengenai pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah yang menunjang kelautan dan perikanan berkelanjutan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap para pemangku kepentingan yang terkait dan masyarakat kawasan konservasi dan data sekunder hasil kajian yang telah ada. Peraturan perundangan yang mendasari penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011. KKLD Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang ditetapkan sejak tahun 2005 memiliki pendekatan melindungi 3 obyek penting, yaitu : (1) kawasan Karang Kretek; (2) kawasan situs Makam Syekh Maulana Magribi; dan (3) kawasan wisata pantai Ujungnegoro. Kajian kerawanan kawasan konservasi meliputi kerawanan ekosistem terumbu karang; ekosistem mangrove; pencemaran, abrasi, akresi dan sedimentasi; bencana alam dan perubahan iklim; rencana pembangunan PLTU. Tingkat efektifitas pengelolaan KKLD sebesar 111 poin dari 188 poin (59,04%). Persepsi masyarakat kawasan konservasi terhadap keberadaannya cukup bagus karena memberikan keuntungan dan manfaat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang yang ditetapkan melalui SK Bupati Batang Nomor 523/283/2005 dan diperbaharui menjadi Nomor 523/306/2011 dan terakhir ditetapkan sebagai pencadangan kawasan taman pesisir ujungnegoro – roban dan sekitarnya di Kabupaten Batang melalui SK Bupati Batang Nomor 523/194/2012 menimbulkan ketidakpastian hukum. Kerawanan-kerawanan yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban meliputi xv