Implementasi Kebijakan Pelarangan Penambangan Di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul

Abstract

ABSTRAK Munculnya PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional yang menyebutkan bahwa kawasan karst merupakan kawasan lindung geologi dan Kepmen ESDM Nomor 1659 K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunungsewu dan Pacitan Timur telah mendasari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Implementasi kebijakan tersebut tentu dapat merenggut matapencaharian masyarakat yang bekerja sebagai penambang maupun buruh tambang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelarangan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul tersebut maka dilakukan penelitian di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dengan para informan serta studi literatur. Hasil penelitian memperlihatkan dua sisi sikap Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi kebijakan ini, yaitu ketegasan tidak mengeluarkan izin dan ketidaktegasan dalam pemberian teguran ataupun sanksi kepada para penambangan illegal yang marak terjadi di lapangan sehingga perusakan bentang alam karst terus terjadi. Keywords: karst, Gunungkidul Karst Area, mining ban policy