MATINYA BAHASA NUSANTARA DI TANGAN PEMERINTAH: SEBUAH KAJIAN AWAL TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2007

Abstract

Dalam makalah ini akan dibahas upaya pemertahanan bahasa (linguistic maintenance) nusantara dari proses kematiannya(linguistic death). Pemertahanan bahasa nusantara pada dasarnya banyak hal yang terkait, tetapi dalam makalah ini akan difokuskan peran pemerintah daerah dalam memproteksi bahasa nusantara yang sarat dengan kearifan lokal (daerah) yang secara eksplisit melekat pada aktivitas masyarakatnya. Hal ini disebabkan aktivitas masyarakat daerah terkandung pesan moral, kesantunan, juga di dalamnya tecermin penggunaan kosa kata, frasa, idiom, dan kalimat yang dapat diwarisi secara aktif oleh generasi berikutnya dan bersifat unik berbeda dengan daerah lain sehingga dapat menjadi salah satu aset kekayaan budaya daerah. Peran pemerintah daerah dalam proses internalisasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus diharapkan dapat mempertahankan bahasa nusantara dari proses kematiannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan bahasa nusantara dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain: ideologi, politik, pendidikan, sosial, budaya, dan media massa. Peran pemerintah mutlak sangat diperlukan untuk memproteksi nilai positif dalam rangka menghambat laju kematian bahasa nusantara. Jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang melindungi bahasa nusantara, maka eksistensi bahasa nusantara tinggal menunggu kematian tiba